Potensi Penyalahgunaan Reses untuk Kampanye Dinilai Tinggi

Kompas.com - 13/10/2018, 19:10 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus khawatir banyak anggota DPR yang berkampanye ketimbang menyerap aspirasi masyarakat selama masa reses.

Menurut Lucius, kekhawatiran tersebut berpotensi terjadi lantaran banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri jadi legislator.

“Mereka semua punya kepentingan yang sama dan oleh karenanya berpotensi saling melindungi jika terjadi penyimpangan,” tutur Lucius kepada Kompas.com, Sabtu (13/10/2018).

Lucius menuturkan, ada potensi penyalahgunaan fasilitas dan uang negara saat reses, sosialisasi empat pilar, dan kunjungan kerja. Para legislator itu berpotensi menyalahgunakan masa reses untuk untuk berkampanye sebagai calon anggota legislatif.

Kekhawatiran tak efektifnya reses, tampak pula dari upaya anggota DPR yang terus meminta kenaikan anggaran di tahun politik.

“Permintaan kenaikan anggaran itu tak bisa tidak diupayakan untuk kepentingan pemilu, karena kalau untuk urusan peningkatan kinerja, jelas saja itu manipulatif,” ujar Lucius.

Baca juga: Bawaslu Awasi Langsung Anggota DPR Saat Turun ke Dapil

Selain itu, Lucius mengatakan, potensi penyalahgunaan fasilitas dan uang negara oleh anggota DPR yang maju kembali sebagai caleg 2019 pada masa kampanye merupakan fenomena yang rutin berulang.

“Penyalahgunaan fasilitas dan uang negara itu seolah-olah dipelihara terus sebagai sesuatu yang dianggap menguntungkan oleh anggota DPR sendiri,” kata Lucius.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X