Politisi Demokrat Duga Ada Motif Politik Terkait Pembatalan Kenaikan Harga Premium

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyebut pemerintah memperlihatkan komunikasi yang buruk terkait pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.

Menurut Imelda, seharusnya saat akan mengambil keputusan yang nantinya akan diumumkan ke publik, pemerintah lebih dulu melakukan komunikasi yang matang. Sehingga, pembatalaan kebijakan tak terjadi. 

"Dari sisi komunikasi, apa kenaikan (harga BBM jenis premium) disampaikan menteri ESDM, menteri lainnya? Ada miskomunikasi dalam hal ini," kata Imelda dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Imelda juga menduga, pemerintah ragu-ragu untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Keragu-raguan itu lantaran pertimbangan aspek politis. 

Akibat keragu-raguan itu, akhirnya kenaikan harga premium dibatalkan. 

Pemerintah memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari sisi popularitas dan elektabilitas, jika harga premium naik, mengingat semakin dekatnya Pilpres 2019. 

"Ya, saya lihatnya mungkin karena mau hadapi pemilu. Kalau alasannya itu, pemerintah dalam hal ini ragu-ragu, bisa menggerus dari sisi popularitas, agak kurang wise," ujar Imelda.

Seharusnya, kata Imelda, dalam mengambil keputusan terkait harga BBM pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek seperti daya beli masyarakat, harga pangan dan logistik, hingga transportasi.

Sebab, kebijakan menyangkut BBM merupakan unsur yang sangat strategis bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah mau menaikkan tentu harus dihitung aspek transportasi, harga pangan, dan logistik, kalau itu dihitung adalah daya beli masyarakat yang sudah sangat berat, kalau pemerintah punya solusi disisi itu, go ahead," ujar Imelda.

Selain itu, Imelda menyarankan supaya pemerintah memperbaiki komunikasi yang buruk supaya tidak lagi terjadi kesalahan komunikasi.

Baca juga: Jokowi: Konsumsi Bisa Menurun jika Harga Premium Naik

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018) sore.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.