Politisi Demokrat Duga Ada Motif Politik Terkait Pembatalan Kenaikan Harga Premium

Kompas.com - 13/10/2018, 17:59 WIB
Imelda SariKOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa Imelda Sari

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyebut pemerintah memperlihatkan komunikasi yang buruk terkait pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) bersubsidi jenis premium.

Menurut Imelda, seharusnya saat akan mengambil keputusan yang nantinya akan diumumkan ke publik, pemerintah lebih dulu melakukan komunikasi yang matang. Sehingga, pembatalaan kebijakan tak terjadi. 

"Dari sisi komunikasi, apa kenaikan (harga BBM jenis premium) disampaikan menteri ESDM, menteri lainnya? Ada miskomunikasi dalam hal ini," kata Imelda dalam diskusi Polemik Premium di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Imelda juga menduga, pemerintah ragu-ragu untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Keragu-raguan itu lantaran pertimbangan aspek politis. 

Akibat keragu-raguan itu, akhirnya kenaikan harga premium dibatalkan. 

Pemerintah memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan dari sisi popularitas dan elektabilitas, jika harga premium naik, mengingat semakin dekatnya Pilpres 2019. 

"Ya, saya lihatnya mungkin karena mau hadapi pemilu. Kalau alasannya itu, pemerintah dalam hal ini ragu-ragu, bisa menggerus dari sisi popularitas, agak kurang wise," ujar Imelda.

Seharusnya, kata Imelda, dalam mengambil keputusan terkait harga BBM pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek seperti daya beli masyarakat, harga pangan dan logistik, hingga transportasi.

Sebab, kebijakan menyangkut BBM merupakan unsur yang sangat strategis bagi masyarakat.

"Kalau pemerintah mau menaikkan tentu harus dihitung aspek transportasi, harga pangan, dan logistik, kalau itu dihitung adalah daya beli masyarakat yang sudah sangat berat, kalau pemerintah punya solusi disisi itu, go ahead," ujar Imelda.

Selain itu, Imelda menyarankan supaya pemerintah memperbaiki komunikasi yang buruk supaya tidak lagi terjadi kesalahan komunikasi.

Baca juga: Jokowi: Konsumsi Bisa Menurun jika Harga Premium Naik

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018) sore.

Penyesuaian atau kenaikan harga premium itu, menurut Jonan, menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali.

Namun, dalam hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X