Soal Ekonomi Kebodohan, Sandiaga Sebut Koreksi bagi Elite

Kompas.com - 13/10/2018, 16:25 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno menyapa pendukungnya saat melawat ke Gedung Korpri, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018).KOMPAS.com/Iqbal Fahmi Calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno menyapa pendukungnya saat melawat ke Gedung Korpri, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (25/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno memandang pernyataan yang dilontarkan calon presiden pasangannya, Prabowo Subianto soal ekonomi Indonesia merupakan koreksi dan evaluasi bagi para elite.

Diketahui, saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018), Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini menjalankan sistem ekonomi kebodohan.

“Jadi saya menggaris bawahi bahwa sistem ekonomi kita bukan hanya zaman Pak Jokowi tapi sebelumnya nya, juga sebelumnya, dan sebelumnya juga,” tutur Sandiaga saat di Asrama Mahasiswa Riau, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (13/10/2018).

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

“Ini self correction kepada kita, auto kritik kepada kita semua terutama kepada elite ya. Kita mesti ubah cara pikir bangsa ini, cara pikir bangsa ini ya mulai melihat kekuatan internal kita,” sambung Sandiaga.

Sandiaga menuturkan, sudah saatnya sekarang untuk memaksimalkan sumber-sumber produksi yang dimiliki sendiri. Ia memberikan contoh dalam industri pengolangan minyak dan gas.

“Coba cek kilang-kilang yang ada di Indonesia itu bagaimana kita bisa tingkatkan industri pengolahan, baik kilang CTO maupun yang Petrokimia dan sebagainya kita bangkitkan. Sehingga impor bisa kita kurangi kita bangkitkan juga kekuatan ekonomi yang berbasis keunggulan kita comparativ dan competitive advantage untuk ekspor karena pasarnya ada,” tutur Sandiaga.

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.

"Dengan tidak adanya cadangan kekayaan di dalam negeri tidak mungkin indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera," kata dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Jalankan Ekonomi Kebodohan, Stafsus Jokowi Beberkan Faktanya...

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti fenomena kekurangan gizi.

Mengutip dari data Bank Dunia, Prabowo menyebut 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.

Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X