PAN Minta Andi Arief Sampaikan Kritik Langsung, Bukan di Twitter

Kompas.com - 12/10/2018, 23:25 WIB
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno seusai pertemuan dengan Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno seusai pertemuan dengan Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyayangkan kritik yang dilontarkan Andi Arief terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Eddy menyarankan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu untuk memberikan kritik dan masukan dalam forum rapat resmi Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Silakan datang ke rapat-rapat Badan Pemenangan Nasional saja dan sampaikan aspirasi, kritik dan masukannya di forum rapat, ketimbang di forum publik,” kata Eddy saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Andi Arief sebelumnya menyebut Prabowo tak serius menghadapi pilpres. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra itu jarang turun ke daerah dan menyapa masyarakat. Kritik itu disampaikan Andi lewat akun Twitternya, Jumat siang tadi.

Baca juga: Andi Arief Nilai Prabowo Kurang Serius Mau Jadi Presiden

Namun, Eddy Soeparno menilai pandangan Andi itu salah karena ia memang tak pernah ikut dalam rapat Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga. Oleh karena itu, Andi tak mengetahui diskusi-diskusi di internal koalisi soal pembahasan agenda kampanye Prabowo ke depan.

Kalau pun Andi tak mempunyai waktu untuk menghadiri rapat, ia menyarankan agar Andi tetap menyampaikan kritik dan masukannya langsung kepada salah satu anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga. Ia menyesalkan jika kritik justru disampaikan di ruang publik.

“Saya khawatir masukannya bisa terdistorsi bahkan ada salah pengertian,” ujar Eddy.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X