Bukan Medsos, Media "Mainstream" Diyakini Masih Jadi Rujukan di Pilpres 2019

Kompas.com - 12/10/2018, 21:36 WIB
Ilustrasi media sosialViewApart Ilustrasi media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, kehadiran buzzer politik di sosial media tidak terlalu memengaruhi pemilih dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, posisi buzzer masih belum bisa mengalahkan media mainstream.

"Menurut saya media mainstream sangat berperan. Televisi, koran, radio, media mainstrem internet yang dipercaya, dibanding Twitter, Instagram," kata Saidiman saat diskusi bertajuk ' Buzzer politik di media sosial, efektifkah?' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, (12/10/2010).

Ia mengatakan, jumlah pengguna media sosial seperti Twitter, di Jakarta sebagai ibu kota negara hanya 5 persen. Sehingga, hal itu tidak memberikan dampak yang terlalu besar kepada publik.

Baca juga: Ayo Kita Debat Gagasan, Enggak Cuma Nyanyi, Sindir, Mana Idenya?

"Alat ukurnya media mainstream. Kalau ada isu yang hanya di medsos tidak ada di mainstream orang kan enggak baca. Jadi media mainstream masih jadi sumber kebenaran buat kita, bukan medsos," tambahnya.

Saidiman menyarankan agar calon presiden maupun tim pemenangan untuk langsung mengkarifikasi apabila menemukan info negatif dari buzzer politik.

"Caranya menurut saya sudah oke ya sekarang. Pemain medsos kalau ada berita mereka cepat-cepat cari pembandingnya, apakah ini benar atau tidak. Salah satu sumbernya media mainstream," kata Saidiman.

"Mereka nyari apakah hoaks atau tidak, dan sekarang sudah muncul kesadaran itu. Dan saya kira lama-lama itu akan terus terjadi," tambahnya.



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X