Prabowo Sebut Indonesia Jalankan Ekonomi Kebodohan, Stafsus Jokowi Beberkan Faktanya...

Kompas.com - 12/10/2018, 20:59 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau proyek MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (7/3/2018). Presiden menyatakan pembangunan sarana angkutan cepat tersebut dapat difungsikan secara komersial pada Maret 2019. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) saat meninjau proyek MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (7/3/2018). Presiden menyatakan pembangunan sarana angkutan cepat tersebut dapat difungsikan secara komersial pada Maret 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang menjalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity.

Menurut Erani, perkara yang diungkapkan Prabowo adalah perkara usang dan data yang diungkapkan dalam pidatonya itu adalah data yang tidak valid.

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika dalam acara diskusi SEKNAS FITRA Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019 di Jakarta, Minggu (19/8/2018)KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika dalam acara diskusi SEKNAS FITRA Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019 di Jakarta, Minggu (19/8/2018)
"Saya kira publik saat ini menghendaki ide-ide yang lebih segar dengan data yang valid. Bukan menyodorkan perkara usang yang terbukti bersandar kepada data yang menyimpang," ujar Erani saat berbincang dengan Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Erani pun 'membedah' sejumlah indikator yang digunakan oleh Prabowo di dalam argumentasinya tersebut. Berikut selengkapnya:

1. Kekayaan Indonesia hilang 300 miliar dollar AS

Dalam pidatonya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018) itu, Prabowo menyebut, indikator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Menurut Prabowo, hal itu menyebabkan Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional. Menurut Erani, pernyataan Prabowo itu sebenarnya tidak sepenuhnya meleset.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Periode tersebut memang memunculkan banyak persoalan terkait ketimpangan dan kemandirian ekonomi warisan masa sebelumnya. Bahkan pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan pendapatan," ujar Erani.

"Saya kira Pak Prabowo bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari Presiden masa itu," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

Namun, dia menjelaskan semenjak Jokowi menjadi presiden, pemerintah mengkoreksi keadaan itu. Hal itu terbukti dari capaian pemerintah saat ini, salah satunya dengan kepemiliikan 51 persen saham Freeport. Selain itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar juga telah dikelola oleh Pertamina 100 persen.

Data dari Laporan Investasi Dunia UNCTAD menyebutkan, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen alias hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen.

Jika dibandingkan dengan Vietnam, besarannya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016.

Adapun, Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen.

"Jadi tidak benar juga jika asing menguasai Indonesia," kata Erani.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X