KPU Tak Bisa Tandai Caleg Eks Koruptor karena Bisa Langgar Aturan

Kompas.com - 12/10/2018, 17:31 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018).Reza Jurnaliston Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut, pihaknya tidak bisa menambahkan surat suara dengan unsur lain yang tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Termasuk menandai calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi dalam surat suara Pemilu.

Menurut Arief, dalam Pasal 342 Undang-Undang Pemilu, ketentuan mengenai surat suara telah diatur, seperti unsur nama, nomor urut, hingga foto.

Baca juga: Parpol Diharap Susun Aturan Internal Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

"Desain surat suara itu sudah ditulis rinciannya di dalam Undang-Undang. Jadi misalnya untuk DPD ada foto nama dan nomor urut, untuk pemilu Presiden ada gambar capres, nama, gambar partai pengusul, untuk DPR RI itu ada gambar parpol lalu nomor," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).

"Jadi kita tidak bisa mengisi surat suara dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang," sambungnya.

Penandaan caleg eks koruptor dalam surat suara tidak dimungkinkan juga lantaran ada keterbatasan ukuran surat suara.

Baca juga: KPU Bantah Gerindra dan PKS Tarik Caleg Eks Koruptor

Arief mengaku, KPU pernah mencoba membuat desain surat suara dengan tanda bagi caleg eks koruptor. Namun, itu dinilai merepotkan dan tak sesuai dengan ukuran surat suara. Sehingga membuat surat suara jadi tak elok dilihat. 

"Memang ada usulan diberi penanda di surat suara, KPU pernah mencoba membuat desain itu, tapi sepertinya bukan hanya merepotkan, tetapi ukuran surat suara akan menjadi terganggu," jelas Arief.

Meski demikian, Arief menyebut, usulan pemberian tanda caleg eks koruptor memungkinkan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi, kemungkinan tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X