KPU Tak Bisa Tandai Caleg Eks Koruptor karena Bisa Langgar Aturan

Kompas.com - 12/10/2018, 17:31 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018). Reza JurnalistonKetua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut, pihaknya tidak bisa menambahkan surat suara dengan unsur lain yang tidak ada dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Termasuk menandai calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi dalam surat suara Pemilu.

Menurut Arief, dalam Pasal 342 Undang-Undang Pemilu, ketentuan mengenai surat suara telah diatur, seperti unsur nama, nomor urut, hingga foto.

Baca juga: Parpol Diharap Susun Aturan Internal Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

"Desain surat suara itu sudah ditulis rinciannya di dalam Undang-Undang. Jadi misalnya untuk DPD ada foto nama dan nomor urut, untuk pemilu Presiden ada gambar capres, nama, gambar partai pengusul, untuk DPR RI itu ada gambar parpol lalu nomor," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).

"Jadi kita tidak bisa mengisi surat suara dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang," sambungnya.

Penandaan caleg eks koruptor dalam surat suara tidak dimungkinkan juga lantaran ada keterbatasan ukuran surat suara.

Baca juga: KPU Bantah Gerindra dan PKS Tarik Caleg Eks Koruptor

Arief mengaku, KPU pernah mencoba membuat desain surat suara dengan tanda bagi caleg eks koruptor. Namun, itu dinilai merepotkan dan tak sesuai dengan ukuran surat suara. Sehingga membuat surat suara jadi tak elok dilihat. 

"Memang ada usulan diberi penanda di surat suara, KPU pernah mencoba membuat desain itu, tapi sepertinya bukan hanya merepotkan, tetapi ukuran surat suara akan menjadi terganggu," jelas Arief.

Meski demikian, Arief menyebut, usulan pemberian tanda caleg eks koruptor memungkinkan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tetapi, kemungkinan tersebut masih akan didiskusikan lebih lanjut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X