ICW: Pelapor Kasus Korupsi Diberi Imbalan Sudah Jadi Kewajiban Sejak 18 Tahun Lalu

Kompas.com - 12/10/2018, 15:08 WIB
Anggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menganggap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 soal pemberian imbalan kepada pelapor kasus korupsi adalah hal yang biasa.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mengungkapkan, kewajiban itu sebenarnya sudah ada sejak 18 tahun silam.

"Kalau mau jujur sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban sejak 18 tahun yang lalu, ada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2000, PP yang direvisi oleh PP yang sekarang," tutur Tama kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (12/10/2018).

Kendati demikian, ia mencatat ada beberapa perbedaan antara kedua aturan tersebut.


Baca juga: TII: Insentif Baik, tapi Risiko Jadi Pelapor Kasus Korupsi Juga Perlu Ditangani

Dalam peraturan yang baru, disebutkan secara spesifik soal lembaga penegak hukum yang dimaksud, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, peraturan baru juga menyebutkan batas maksimal jumlah imbalan, yaitu Rp 200 juta.

"Yang kedua, yang berbeda adalah terkait dengan penerimaan, kalau dulu enggak dibatasi, pokoknya 2 permil (2 per 1.000). Kalau sekarang 2 permil atau maksimal Rp 200 juta," terang dia.

Kemudian untuk kategori tindak pidana suap, disebutkan dalam peraturan baru bahwa jumlah maksimal premi yang diberikan adalah Rp 10 juta.

Ia memberi apresiasi terhadap peraturan baru tersebut karena membuat pelaksanaannya menjadi lebih pasti.

Baca juga: Jangan Sampai Pelapor Kasus Korupsi Dapat Uang, tapi Keselamatannya Terancam

Namun, Tama menekankan pada segi implementasi peraturan tersebut yang dirasanya masih "mandek" selama 18 tahun belakangan.

"Problem paling mendasar, implementasinya seharusnya sudah dari 18 tahun yang lalu," tuturnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X