Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Diminta Tak Bangkitkan Isu-isu PKI dalam Pemilu

Kompas.com - 12/10/2018, 11:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest meminta para elite politik untuk tak menggelontorkan isu dengan unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) di setiap pemilihan umum.

Menurut Rian, isu PKI bisa menimbulkan kegaduhan, memancing konflik dan membangkitkan trauma masyarakat.

"Ini bisa menggoreng nih, masyarakat yang memang ada luka lama dan trauma, konflik antara PKI dengan teman-teman lain," kata Rian saat mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Jokowi: Tugas Saya, Bersama TNI Memberantas Komunisme dan Warisan PKI

Rian mencontohkan, sikap Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon terkait unggahan berbentuk video berjudul "Potong Bebek Angsa PKI".

Rian menegaskan, memainkan isu seperti itu tak akan membuat kontestasi politik menjadi lebih sehat. Ia menyesalkan sikap Fadli Zon harus mengumbar video tersebut atas dasar kreativitas.

"Kalau menghidupkan hantu lama lagi (isu kebangkitan PKI), setiap lima tahun dihidupkan terus, mau sampai kapan ini berjalan? Di mana perdebatan ide, gagasan program, di mana? Padahal beliau ini Wakil Ketua DPR," ungkapnya.

Ia pun menceritakan dialognya dengan Fadli Zon dalam sebuah program di stasiun televisi. Pada waktu itu, kata Rian, Fadli mengaku unggahan video tersebut atas dasar kreativitas. Mendengar itu, Rian menegaskan bahwa kreativitas ada batasnya.

"Nanti kalau saya lagi badmood ada tembok kosong saya pilok aja, kalau di-stop Satpol PP, saya bilang aja saya menyalurkan kreativitas. Apa mau pola pikir seperti itu? Kan enggak," katanya.

Baca juga: Jokowi: Saya Dibilang PKI, Astagfirullahaladzim...

Oleh karena itu, Rian mendesak agar seluruh elite politik menahan diri dengan tidak menyebarkan isu-isu PKI.

Di satu sisi ia juga meminta elite politik yang menjadi pejabat negara untuk bijak dalam berpolitik. Sebab, kata Rian, gaji yang diperoleh pejabat negara berasal dari uang rakyat.

"Saya muak, orang saya capek-capek cari uang kerja dipotong pajak penghasilan, sepersekian kecil dari gaji beliau (Fadli Zon) kan dari uang saya, tapi kelakuan beliau kayak gitu. Saya enggak terima," ungkapnya.

Kompas TV Terpidana kasus ujaran kebencian terhadap presiden, Alfian Tanjung Senin (11/6) siang tiba di Lapas Porong.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com