Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Pernyataan Prabowo Sama Saja Menepuk Air di Dulang, Tepercik Muka Sendiri

Kompas.com - 12/10/2018, 06:17 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengkritisi pernyataan yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018), Prabowo mengatakan, sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.

Prabowo menilai, sistem ekonomi yang berjalan lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut Amerika Serikat.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

"Sangat tidak rela sistem ekonomi saat ini disebut ekonomi kebodohan dan pada saat yang sama beretorika tentang 'Make Indonesia Great Again'," kata Sekjen PDI Perjuangan ini, seperti dikutip dari Antara, Jumat (12/10/2018).

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, serangan Prabowo terhadap Joko Widodo justru akan menimbulkan serangan balik dari rakyat.

"Pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," kata dia.

Serangan soal ekonomi kebodohan ini, lanjut Hasto, seolah menunjukkan adanya kepura-puraan tentang sejarah masa lalu.

"Beliau pura-pura lupa dengan sejarah, lalu menimpakan hal tersebut sebagai kesalahan Presiden Jokowi. Padahal, dari aspek elementer saja, Pak Prabowo tidak bisa membedakan antara penganiayaan dan operasi wajah," kata Hasto.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Hasto berharap, capres negarawan seharusnya menyampaikan narasi positif untuk Indonesia.

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Baca juga: Kelakar Prabowo soal Harap-harap Cemas Dapat Dukungan dari LDII

Menurut dia, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.

"Dengan tidak adanya cadangan kekayaan di dalam negeri tidak mungkin indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera," kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com