Timses Jokowi: Pernyataan Prabowo Sama Saja Menepuk Air di Dulang, Tepercik Muka Sendiri

Kompas.com - 12/10/2018, 06:17 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto (tengah) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto (tengah)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengkritisi pernyataan yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018), Prabowo mengatakan, sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.

Prabowo menilai, sistem ekonomi yang berjalan lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut Amerika Serikat.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

"Sangat tidak rela sistem ekonomi saat ini disebut ekonomi kebodohan dan pada saat yang sama beretorika tentang 'Make Indonesia Great Again'," kata Sekjen PDI Perjuangan ini, seperti dikutip dari Antara, Jumat (12/10/2018).

Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan, serangan Prabowo terhadap Joko Widodo justru akan menimbulkan serangan balik dari rakyat.

"Pernyataan Pak Prabowo tersebut sama saja dengan menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri," kata dia.

Serangan soal ekonomi kebodohan ini, lanjut Hasto, seolah menunjukkan adanya kepura-puraan tentang sejarah masa lalu.

"Beliau pura-pura lupa dengan sejarah, lalu menimpakan hal tersebut sebagai kesalahan Presiden Jokowi. Padahal, dari aspek elementer saja, Pak Prabowo tidak bisa membedakan antara penganiayaan dan operasi wajah," kata Hasto.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Hasto berharap, capres negarawan seharusnya menyampaikan narasi positif untuk Indonesia.

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebutkan, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.

Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan beberapa indikator untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X