KPK Telah Layangkan Surat Pemanggilan Kedua Kepada Sjamsul Nursalim dan Istri - Kompas.com

KPK Telah Layangkan Surat Pemanggilan Kedua Kepada Sjamsul Nursalim dan Istri

Kompas.com - 11/10/2018, 22:07 WIB
Juru Bicara KPK Febri DiansyahDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) tahun 2004, Sjamsul Nursalim, dan istrinya, Itjih Nursalim.

Keduanya akan dimintai keterangan terkait kasus korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan surat tersebut sedang menuju Singapura, tempat keduanya bermukim sekarang.

"Tadi saya juga dapat update dari tim yang menangani BLBI bahwa surat panggilan kedua untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sudah dibuat dan dalam proses pengantaran ke Singapura," ujar Febri usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Sjamsul Nursalim Tak Pernah Diperiksa KPK, Mantan Kepala BPPN Bantah Tuduhan Jaksa

Dalam proses pengantaran, Febri menuturkan KPK bekerja sama dengan pihak KBRI di Singapura dan otoritas setempat.

Hal itu dilakukan untuk memastikan surat panggilan tersebut sampai di kediaman Sjamsul dan istrinya.

Diketahui bahwa pada keduanya mangkir saat pemanggilan pertama, pada 8 dan 9 Oktober 2018.

Febri pun mengingatkan kembali kepada mereka yang dipanggil untuk bersikap kooperatif. Ia tegaskan bahwa pemanggilan adalah ajang untuk memberikan klarifikasi.

Baca juga: Syafruddin Temenggung Bantah Terbitkan SKL Sjamsul Nursalim untuk Perkaya Diri

Sebelumnya Febri menjelaskan, keterangan keduanya dibutuhkan dalam rangka pengembangan kasus BLBI, setelah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dijatuhi vonis hakim.

Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menurut hakim, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.

Syafruddin selaku Kepala BPPN melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Baca juga: Jaksa KPK: Syafruddin Mengklaim Megawati Setuju Penghapusan Utang Sjamsul Nursalim

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,58 triliun. Untuk itu, majelis hakim menjatuhi vonis 13 tahun penjara kepada Syafruddin.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Dijual via Instagram, Bayi Berusia 3 Hari Laku Rp 3,8 Juta

Regional
Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Terkait Suap Izin Meikarta, Bupati Bekasi dan 4 Pejabat Lainnya Diduga Terima Rp 7 Miliar

Nasional
Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Kasus Dugaan Suap Proyek Meikarta, KPK Tangkap Bupati Bekasi

Nasional
Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Warga Cililitan Tuntut Kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Megapolitan
Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Pemerintah Percepat Kota Layak Anak di 128 Kabupaten/Kota

Regional
Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Diduga Suap Bupati Bekasi, Petinggi Lippo Group Billy Sindoro Jadi Tersangka

Nasional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 8 Orang Lain sebagai Tersangka

Nasional
KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi Terkait Perizinan Meikarta

Nasional
Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Fraksi PDI-P Sarankan Pemprov DKI Gaji Penarik Becak untuk Layani Wisatawan

Megapolitan
Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Bacakan Pleidoi, Kuasa Hukum Minta FN Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana

Regional
Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Selain Bupati Bekasi, KPK Tetapkan 3 Kepala Dinas dan 1 Pejabat sebagai Tersangka

Nasional
Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada 'Re-route' Angkutan Umum

Jalan Jatibaru Raya Dibuka Lagi, Tak Ada "Re-route" Angkutan Umum

Megapolitan
Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Jenazah Bayi Ditemukan di Tempat Sampah Kawasan Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Bekasi sebagai Tersangka

Nasional
Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Indonesia Menari, Cara Dekatkan Warga Bandung dengan Tari Tradisional

Regional
Close Ads X