Tim Jokowi Minta Bawaslu Tegur Prabowo-Sandiaga soal Penyebaran Hoaks

Kompas.com - 11/10/2018, 19:57 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan saat mendatangi Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/2018).Fabian Januarius Kuwado Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ade Irfan Pulungan saat mendatangi Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegur pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Permintaan itu lantaran ada dugaan Prabowo-Sandiaga beserta sejumlah anggota tim suksesnya ikut menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Kami minta ada teguran bahwa mereka menyalahi norma yang ada," ujar Irfan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Pernyataan Prabowo-Sandiaga beserta timsesnya mengenai Ratna, menurut Irfan, melanggar poin 2 perjanjian kampanye damai yang berbunyi, "melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang."

TKN Jokowi-Ma'ruf menyadari bahwa pelanggaran perjanjian kampanye damai itu tidak memiliki sanksi. Namun, bukan berarti poin di dalamnya bebas untuk dilanggar.

"Walaupun enggak ada sanksi, ingat ya, itu norma yang telah disepakati sekaligus disetujui bersama oleh seluruh perserta pemilu," ujar Irfan.

Oleh sebab itu, selain meminta Bawaslu segera menegur Prabowo-Sandiaga serta timnya, TKN juga meminta Bawaslu segera membuat sanksi apabila peserta Pemilu melanggar poin perjanjian pada kampanye damai.

"Kami ingin poin-poin yang tertuang di kampanye damai itu masuk ke peraturan," ujar dia.

Baca juga: Timses Jokowi Harap Bawaslu Serius Tangani Berita Hoaks Ratna Sarumpaet 

Diberitakan, TKN Jokowi-Ma'ruf melaporkan ke Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran poin pada kampanye damai oleh kubu Prabowo-Sandiaga.

Dalam klarifikasi Bawaslu kepada TKN Jokowi-Ma'ruf, pihak TKN membawa dua saksi, yakni Jaya Butar butar dan Ezra Ibrahim.

Selain itu, TKN membawa serta sejumlah bukti berupa salinan berita media online dan rekaman video yang menunjukkan Prabowo, Sandiaga serta tim suksesnya menyebarkan kabar bohong.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X