Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Perang Dagang AS-China Bisa Dimanfaatkan RI

Kompas.com - 11/10/2018, 18:46 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kondisi ekonomi global terus diselimuti kondisi yang tak pasti menyusul perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Meski begitu, Kalla mengatakan ada peluang yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia di balik kondisi ini.

"Nilai ekspor kelapa sawit kita, pelan-pelan terus beranjak naik (di tengah perang dagang AS-China),” ujar Kalla seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Pernyataan Wapres itu disampaikan saat menerima Global Head of Wholesale Banking, ING Amsterdam, Isabel Fernadez, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta hari ini.

Baca juga: Menko Darmin: Perang Dagang AS-China Bakal Semakin Ruwet

Selain minyak kelapa sawit, Kalla juga mengatakan ada peluang di industri garmen menyusul keputusan AS memberlakukan pengenaan tarif impor 25 persen untuk produk China.

Misalnya untuk bahan-bahan garmen, sepatu olahraga, dan mesin-mesin industri kecil.

Indonesia, lanjut Kalla, yang memiliki keunggulan di produk garmen bisa memanfaatkan peluang untuk menggantikan produk garmen China di AS.

Meski begitu, Wapres juga menyadari sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Thailand juga akan mencoba peluang yang sama. Negara-negara tersebut diyakini akan berupaya memenuhi kebutuhan produk import AS.

Selain membicarakan kondisi ekonomi global saat ini, Wapres dan Isabel Fernadez juga membahas soal investasi di Indonesia.

Baca juga: IMF: Perang Dagang Rugikan China Ketimbang AS

Terkait investasi, Wapres menyarankan investasi di Indonesia sebaiknya dilakukan dalam platform jangka panjang, misalnya dalam bentuk investasi infrastruktur.

“Karena infrastruktur adalah program tanpa akhir (unending program). Infrastruktur selalu dibutuhkan, baik negara miskin, berkembang, atau negara maju sekalipun," kata dia.

"Hal ini disebabkan populasi terus bertambah dan gaya hidup juga terus mengalami perubahan," sambung Kalla.

Kompas TV Eksportir keluhkan kurang terlibatnya pemerintah untuk menembus pangsa pasar internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com