Timses Jokowi Harap Bawaslu Serius Tangani Berita Hoaks Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 11/10/2018, 17:41 WIB
Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berfoto bersama seusai mendaftarkan dirinya di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Pasangan Prabowo-Sandi yang secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024.MAULANA MAHARDHIKA Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berfoto bersama seusai mendaftarkan dirinya di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (10/8/2018). Pasangan Prabowo-Sandi yang secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Kamis (11/10/2018), memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu ingin mengklarifikasi laporan yang dibuat TKN Jokowi-Ma'ruf 4 Oktober 2018 lalu.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan berharap Bawaslu merespons dugaan pelanggaran poin kampanye damai secara serius agar hal itu tidak terulang kembali.

"Peristiwa kebohongan ini menjadi pelajaran untuk kita semua peserta pemilu untuk tidak melakukannya untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan ke depan, tidak akan ada lagi yang seperti ini," kata Irfan sesaat sebelum menjalani klarifikasi.

Dalam kesempatan itu, Irfan meluruskan bahwa pihaknya tidak melaporkan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno atau siapapun di dalam tim suksesnya secara khusus.

Baca juga: Tiga Pelapor Prabowo Jalani Klarifikasi di Bawaslu

"Soal terlapor, kami serahkan ke Bawaslu saja. Kami minta Bawaslu untuk lebih detail mengkajinya," ujar Irfan. 

Namun yang jelas, TKN menduga kuat pihak Prabowo-Sandiaga telah menodai proses Pemilu dengan melanggar poin kesepakatan kampanye damai.

Poin kampanye damai yang dimaksud, yakni "melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang."

Dugaan pelanggaran kampanye damai yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga itu merujuk pada sejumlah pernyataan Prabowo-Sandiaga, termasuk tim suksesnya, yang membela Ratna Sarumpaet.

Diketahui, Ratna sebelumnya mengakui menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Hal itu direspons Prabowo beserta timsesnya. Mereka membela Ratna, bahkan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Penuhi Panggilan Bawaslu, Pelapor Bawa Kartu Kuning untuk Prabowo

Namun belakangan, Ratna mengakui bahwa penganiayaan terhadap dirinya adalah kebohongannya semata.

"Artinya, mereka menyebarkan kebohongan, menyebarkan berita hoaks. Pada saat itu, Ratna kan masih menjadi tim suksesnya. Seharusnya bisa dijaga, diberikan sanksi penegasan atau kebijakan internal kepada dia. Tapi ini tidak," ujar Irfan.

Dalam klarifikasi ini, TKN membawa dua orang saksi, yakni Jaya Butar butar dan Ezra Ibrahim. Selain itu, TKN juga membawa serta sejumlah bukti berupa salinan berita media online dan rekaman video yang menunjukkan Prabowo, Sandiaga serta tim suksesnya menyebarkan kabar bohong.

Kompas TV Polda Metro Jaya memutuskan menahan Ratna Sarumpaet yang merupakan tersangka penyebar berita hoaks penganiayaan.

 



Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X