Hidayat Nur Wahid Nilai Koordinasi Pemerintahan Jokowi Lemah - Kompas.com

Hidayat Nur Wahid Nilai Koordinasi Pemerintahan Jokowi Lemah

Kompas.com - 11/10/2018, 15:12 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid usai sosialisasi empat pilar MPR RI  di Pondok Pesantrean Daarul Ukhuwwah, Pakis, Kabupaten Malang, Kamis (4/10/2018)KOMPAS.com / ANDI HARTIK Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid usai sosialisasi empat pilar MPR RI di Pondok Pesantrean Daarul Ukhuwwah, Pakis, Kabupaten Malang, Kamis (4/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, koordinasi pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk karena berubah-ubahnya kebijakan pemerintah soal penetapan harga BBM bersubsidi jenis premium.

Ia menanggapi Menteri ESDM Ignasius Jonan yang sudah mengumumkan kenaikan harga premium, tetapi kemudian dibatalkan oleh Presiden Jokowi.

"Jadi, menurut saya, sekali lagi Pak Menteri (Energi dan Sumber Daya Mineral) menaikkan, Pak Presiden memerintahkan menurunkan dalam waktu satu jam menandakan koordinasi yang lemah di internal kabinet dan itu harusnya tidak terjadi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi Apresiasi Pembatalan Kenaikan Harga Premium

"Kan bagian dari keajaiban dunia. Ya ini bagian dari yang tersampaikan kepada publik yang begitu amat terbuka," lanjut dia.

Ia menyatakan, seharusnya miskoordinasi di internal pemerintah tak perlu diperlihatkan kepada publik.

Hidayat berharap keputusan Jokowi yang akhirnya menunda kenaikan harga premium bukan pencitraan.

Menurut dia, Jokowi harus memutuskan hal itu karena pertimbangan yang matang.

"Dan itu (penundaan kenaikan harga BBM) menghadirkan kegalauan di tingkat publik. Karena kalau pemerintah, negara diurus dengan cara semacam ini akan menjadi bagaimana Indonesia ke depan?" lanjut dia.

Baca juga: Batalkan Kenaikan Premium, Jokowi Dinilai Jaga Stabilitas Harga dan Politik

Sebelumnya diberitakan, pemerintah batal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Rabu (10/10/2018) sore ini.

Keputusan ini diambil setelah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi saat dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Agung belum bisa memastikan kapan kenaikan harga BBM tersebut akan dilakukan. "Kita masih menunggu Pertamina melakukan persiapan, jadi kita evaluasi lagi," kata Agung.

Padahal, sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mulai hari ini dari pukul 18.00 WIB.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan Dex series serta biosolar non PSO yang berlaku hari ini sejak pukul 11.00 WIB.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu (10/10/2018).

.

.

.


Close Ads X