Hanya Relawan Asing yang Kantongi Izin yang Boleh Masuk ke Sulteng

Kompas.com - 11/10/2018, 10:59 WIB
Relawan gabungan saat membantu warga dalam proses pemulangan 67 warga Jabar yang selamat dalam insiden gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dok Humas Pemprov JabarRelawan gabungan saat membantu warga dalam proses pemulangan 67 warga Jabar yang selamat dalam insiden gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, relawan asing tak bisa bebas masuk ke wilayah terdampak bencana Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan.

Bantuan internasional, kata Sutopo, dibatasi hanya untuk kebutuhan yang diperlukan saja, seperti alat transportasi, genset, water teatment, dan tenda.

Sementara, relawan asing, hingga saat ini masih sangat dibatasi izin pemberian bantuannya. Alasannya, relawan dalam negeri jumlahnya masih mencukupi.

Peraturan itu bukan untuk melarang relawan asing ikut melakukan proses evakuasi.


Baca juga: Relawan Asing Tak Bisa Sembarangan Langsung Masuk ke Palu dan Donggala

Akan tetapi, relawan asing yang ingin memberikan bantuan langsung ke lapangan, harus memiliki izin dari lembaga nasional yang ditunjuk untuk proses evakuasi.

"Untuk NGO asing diminta untuk berkordinasi dengan PMI dan afiliasi NGO nasional. Mereka bisa masuk setelah diizinkan dan melakukan kordinasi tersebut," kata Sutopo di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Izin tersebut penting untuk memastikan semua bantuan dan kegiatan pencarian dan penyelamatan korban terkordinasi dengan baik.

"Tujuan dari kordinasi ini adalah agar tidak terjadi keadaan di lapangan di mana para relawan memiliki niat baik untuk membantu, namun karena kegiatannya tidak terkordinasi atau kurang tepat sehingga justru dapat menghambat proses rescue and recovery yang sedang dipimpin tim nasional," ujar Sutopo.

Baca juga: Ini Alasan Relawan dan Tenaga Medis Asing Dilarang Masuk Palu dan Donggala

Terkait informasi yang beredar soal 'pengusiran' sejumlah relawan asing di wilayah terdampak bencana, Sutopo menjelaskan, hal itu lantaran ada relawan asing yang tiba-tiba datang ke Palu tanpa izin.

Bagi NGO asing yang sudah telanjur menerjunkan relawannya tetapi tidak memiliki izin, diimbau untuk menarik relawan dari wilayah terdampak bencana.

"Kalau tiba-tiba ada ormas asing, WNA, mereka dengan spesifikasi tenaga medis, SAR, kami kan enggak memerlukan. Dan itu sudah nyelonong masuk di wilayah Palu. Tentu saja kami imbau untuk keluar," terang Sutopo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Handal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Soal Omnibus Law, Fahri Hamzah: Enggak Perlu Repot, Kita Tak Biasa Bikin Begini

Nasional
Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Diserahkan Secara Langsung, Tiap Desa Bakal Terima Rp 960 Juta

Nasional
Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Mahfud MD: Memang Bagus

Nasional
Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X