Istana: Selama Ini, Pak Jokowi Memang Tidak Pernah Kampanye di Pesantren

Kompas.com - 11/10/2018, 10:29 WIB
Presiden Jokowi Serahkan 7.000 Sertifikat Tanah Dok. Kementerian ATR/BPNPresiden Jokowi Serahkan 7.000 Sertifikat Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambut baik larangan kampanye di lingkungan institusi pendidikan dan tempat peribadatan, termasuk pondok pesantren, oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin mengatakan, Presiden Jokowi selama ini memang tidak menjadikan pondok pesantren sebagai arena kampanye.

"Selama ini, Pak Jokowi memang tidak pernah kampanye di pesantren. Agenda Pak Jokowi di pesantren selama ini adalah pengajian, meresmikan lembaga mikro ekonomi di pesantren, meresmikan bank wakaf mikro dan bersilaturahim dengan para kiainya," ujar Ghofarrozin kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Mendagri Luruskan Pernyataannya soal Kampanye di Sekolah dan Pesantren

Fokus kegiatan Presiden di pondok pesantren adalah peningkatan kualitas pendidikan informal sekaligus menguatkan ekonomi umat, bukan kampanye semata.

"Artinya, Pak Jokowi tidak mempersoalkan aturan dari penyelenggara pemilu tersebut. Lagi pula Pak Presiden sangat memahami bahwa kampanye di pondok pesantren bukan sesuatu yang didukung banyak orang," lanjut dia.

Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Guz Rozin itu, memastikan, Presiden Jokowi akan tetap mengunjungi pondok pesantren seperti biasa.

Aturan tersebut tidak akan memengaruhi frekuensi kunjungan Jokowi ke pondok pesantren.

Namun, Gus Rozin juga mengakui bahwa kunjungan Jokowi ke pondok pesantren punya dampak elektoral.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Masalah Kampanye di Sekolah dan Pesantren, Ini Komentar Bawaslu

Menurut dia, hal itu  wajar karena naiknya elektoral memang tidak hanya disebabkan faktor kampanye semata, melainkan juga kinerja.

"Efek elektoral itu bisa didapat dari kampanye dan kinerja. Orang dengan kinerja yang enggak bagus, mau kampanye sesering apapun, sulit. Sebaliknya, orang yang berkinerja bagus, dia kampanye sedikit saja, elektoralnya cepat," kata Gus Rozin.

Diberitakan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menegaskan larangan kampanye di lembaga pendidikan bagi seluruh peserta Pemilu 2019.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X