Istana: Selama Ini, Pak Jokowi Memang Tidak Pernah Kampanye di Pesantren

Kompas.com - 11/10/2018, 10:29 WIB
Presiden Jokowi Serahkan 7.000 Sertifikat Tanah Dok. Kementerian ATR/BPNPresiden Jokowi Serahkan 7.000 Sertifikat Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyambut baik larangan kampanye di lingkungan institusi pendidikan dan tempat peribadatan, termasuk pondok pesantren, oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin mengatakan, Presiden Jokowi selama ini memang tidak menjadikan pondok pesantren sebagai arena kampanye.

"Selama ini, Pak Jokowi memang tidak pernah kampanye di pesantren. Agenda Pak Jokowi di pesantren selama ini adalah pengajian, meresmikan lembaga mikro ekonomi di pesantren, meresmikan bank wakaf mikro dan bersilaturahim dengan para kiainya," ujar Ghofarrozin kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Mendagri Luruskan Pernyataannya soal Kampanye di Sekolah dan Pesantren

Fokus kegiatan Presiden di pondok pesantren adalah peningkatan kualitas pendidikan informal sekaligus menguatkan ekonomi umat, bukan kampanye semata.

"Artinya, Pak Jokowi tidak mempersoalkan aturan dari penyelenggara pemilu tersebut. Lagi pula Pak Presiden sangat memahami bahwa kampanye di pondok pesantren bukan sesuatu yang didukung banyak orang," lanjut dia.

Oleh sebab itu, pria yang akrab disapa Guz Rozin itu, memastikan, Presiden Jokowi akan tetap mengunjungi pondok pesantren seperti biasa.

Aturan tersebut tidak akan memengaruhi frekuensi kunjungan Jokowi ke pondok pesantren.

Namun, Gus Rozin juga mengakui bahwa kunjungan Jokowi ke pondok pesantren punya dampak elektoral.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Masalah Kampanye di Sekolah dan Pesantren, Ini Komentar Bawaslu

Menurut dia, hal itu  wajar karena naiknya elektoral memang tidak hanya disebabkan faktor kampanye semata, melainkan juga kinerja.

"Efek elektoral itu bisa didapat dari kampanye dan kinerja. Orang dengan kinerja yang enggak bagus, mau kampanye sesering apapun, sulit. Sebaliknya, orang yang berkinerja bagus, dia kampanye sedikit saja, elektoralnya cepat," kata Gus Rozin.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X