Kemendikbud Turunkan Tim Usut Guru SMAN 87 yang Diduga Beri Doktrin Anti-Jokowi

Kompas.com - 11/10/2018, 08:27 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy saat menghadiri Pidato Kebangsaan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Minggu (12/8/2018) KOMPAS.com/Andi HartikMenteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy saat menghadiri Pidato Kebangsaan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Minggu (12/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud untuk memeriksa seorang guru agama di SMAN 87 Jakarta, NK (sebelumnya disebut N).

NK diduga telah memberi doktrin anti Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada murid-muridnya dalam kegiatan belajar mengajar.

“Kami sudah turunkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengusutan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/10/2018).

Baca juga: Bawaslu Selidiki Guru SMAN 87 yang Diduga Beri Doktrin Anti-Jokowi

Muhadjir mengatakan, pemeriksaan terhadap NK harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak dan lintas sektor.

“Nanti dibicarakan dengan berbagai pihak itu karena kalau yang melakukan guru agama, akan kami cek, ini pegawai Kemendikbud atau pegawai Kementerian Agama,” kata Muhadjir.

“Jadi guru-guru agama di sekolah umum statusnya Kementerian Agama, karena itu penindakannya harus koordinasi juga dengan pihak Kementerian Agama,” lanjut dia.

Kemendikbud, kata Muhadjir, masih mengusut soal kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh NK.

Baca juga: Penjelasan Pihak SMAN 87 soal Guru yang Dilaporkan Beri Doktrin Anti-Jokowi

Untuk menentukan ada pelanggaran etik atau tidak, hal itu merupakan tugas dewan etik guru untuk menindak dan memberikan sanksi.

Muhadjir mengimbau kepada semua guru untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan melanggar kode etik dan perilaku seorang guru. 

“Kemendikbud melalui tingkat pusat ada inspektorat jenderal kemudian di setiap daerah ada pengawas dan ada inspektorat wilayah yang sebetulnya juga lebih deket pengawas sekolah,” kata Muhadjir.

Namun, ia tidak bisa menjamin kejadian seperti ini tak terulang kembali ke depannya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X