Sekjen Gerindra: Pilpres 2019 Jadi Pemilu Terberat bagi Prabowo

Kompas.com - 11/10/2018, 08:13 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Pemilihan Presiden 2019 merupakan pemilu terberat bagi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Pilpres 2019 merupakan kali ketiga Prabowo bertarung dalam kontestasi politik ini.

Muzani menyampaikan hal itu saat ditanya soal kejanggalan surat pemanggilan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Amien Rais, yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet di Polda Metro Jaya.

Ia juga ditanya mengenai pengaruh kasus hoaks Ratna terhadap elektabilitas Prabowo di Pilpres 2019.

Baca juga: Maruf Amin Gerilya di Kantong-Kantong Prabowo

"Dari tiga kali maju Pak Prabowo sebagai presiden, yang kebetulan saya tetap jadi sekjen partai yang mengusung Beliau, kami merasakan terus terang (Pilpres) ini adalah bobot terberat Beliau menjadi calon presiden," ujar Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Muzani membandingkan situasi jelang pilpres kali ini dengan pilpres yang diikuti Prabowo pada 2009 dan 2014.

Pada Pilpres 2009, kata Muzani, tidak ada pengerahan kepala daerah untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden petahana.

Menurut dia, pada pilpres kali ini banyak kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bupati yang kami usung pun tidak memiliki keberanian untuk menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo-Sandi," kata Muzani.

Baca juga: Ketua DPP Gerindra: Elektabilitas Prabowo Memang di Bawah Jokowi, tapi...

Kemudian, lanjut dia, beberapa lembaga survei juga enggan dimintai bantuan untuk membantu pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Mereka rata-rata keberatan dengan alasan satu dan lain hal," kata Muzani.

Ia juga menilai, pemberitaan tak berimbang untuk dua pasangan calon. Selain itu, lanjut Muzani, para pengusaha juga banyak yang enggan memberikan dukungan kepada Prabowo secara terbuka.

Alasannya, para pengusaha itu takut proyeknyan bersama pemerintah terancam.

"Jadi kami merasa bahwa Prabowo saat ini dikepung. Prabowo tidak boleh dalam suasana survei yang unggul, tidak boleh dalam suasana yang dimungkinkan bisa menang, pemberitaan Prabowo tidak boleh positif, rakyat yang mendukungnya harus dalam suasana seperti ini," ujar Muzani.

"Kami merasa ada upaya pengepungan kepada pak Prabowo, sehingga kemenangan itu tidak mudah dicapai," ujar dia.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Profil Prabowo Subianto

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X