Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Dimulai November 2018

Kompas.com - 10/10/2018, 19:57 WIB
Warga korban gempa bumi menyelamatkan barang berharga yang masih bisa digunakan di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018). Petobo menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa karena dilalui sesar Palu Koro. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWarga korban gempa bumi menyelamatkan barang berharga yang masih bisa digunakan di Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (5/10/2018). Petobo menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa karena dilalui sesar Palu Koro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami Sulawesi Tengah akan dimulai awal November 2018.

Rencana itu, sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah kementerian terkait sedang melakukan pendataan mengenai jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana, juga mendata kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah kota dalam hal ini juga turut andil dalam mencarikan lahan bakal relokasi.


"Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemkot Palu dan Pemda Sigi dan Donggala terkait lahan huntara (hunian sementara) bagi korban yang kehilangan rumah," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Ini Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga Terdampak Gempa

Pemkot Palu menunjuk Kelurahan Duyu untuk lokasi relokasi warga Balaroa, sementara Kelurahan Ngata Baru ditunjuk untuk korban bencana di wilayah Petobo.

Sutopo mengatakan, lahan di kedua wilayah tersebut selama ini tidak digunakan atau lahan hak guna bangunan yang ditidurkan.

Nantinya, akan diminta kebijakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar lahan dapat dimanfaatkan untuk relokasi.

Namun demikian, hingga saat ini tim ahli geologi tengah melakukan pengkajian terhadap keamanan lahan tersebut.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Sutopo menambahkan, seluruh warga terdampak gempa yang kehilangan rumah sudah setuju terhadap rencana relokasi. Tetapi, akan tetapd ibuat pernyataan tertulis mengenai persetujuan relokasi tersebut, supaya tidak menimbulkan sengketa lahan di kemudian hari.

"Mereka sudah trauma, apalagi melihat rumahnya sudah tidak ada, melihat rumahnya tertimbun. Masyarakat sudah menyetujui mereka ingin direlokasi," ujar Sutopo.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 82.775 warga terdampak mengungsi di sejumlah titik.

Selain itu, dilaporkan 2.045 korban meninggal dunia dan 10.679 jiwa luka berat.

Tercatat pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Serta terdapat 20 fasilitas kesehatan dan 12 titik jalan rusak berat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X