Menristekdikti: Mana Capres yang ke Kampus? Saya Panggil Rektornya!

Kompas.com - 10/10/2018, 17:27 WIB
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir, seusai Meresmikan sistem pemanfaatan air Panel SuryaSistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Sistem Pompa Air Tenaga Surya (SPATS) di desa Temuireng, Panggang, Gunungkidul Kompas.com/Markus YuwonoMenteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir, seusai Meresmikan sistem pemanfaatan air Panel SuryaSistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Sistem Pompa Air Tenaga Surya (SPATS) di desa Temuireng, Panggang, Gunungkidul
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2019 mendatang tak boleh melakukan kegiatan politik di kampus.

"Tidak boleh kampus untuk dilakukan politisasi. Mana sekarang calon yang ke kampus, saya larang. Panggil rektornya. Enggak boleh," kata Nasir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendatangi sejumlah kampus di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo yang juga capres nomor urut 01 sempat memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara.

Nasir mengatakan, capres cawapres dilarang ke kampus meski berdalih tidak kampanye dan hanya melakukan sosialisasi. Sebab, menurut dia, sosialisasi terkait pemilu bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca juga: KPU Tegaskan Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Termasuk Pesantren

 

Kendati demikian, ia tidak mempermasalahkan jika yang datang ke kampus adalah Joko Widodo sebagai Presiden, bukan sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi sebagai presiden, dia kemanapun dia mesti harus lakukan. Presiden tidak bisa berhenti dalam satu hari. Nanti presiden berhenti satu hari masalah negara ini," kata Nasir.

"Kalau presiden datang ke kampus itu hak presiden, tapi bukan sebagai calon presiden," tambahnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga Janjikan Proses Perijinan Usaha Pesantren Hanya Satu Jam

Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah mengingatkan pasangan capres dan cawapres untuk tak melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Sebab, hal tersebut dilarang dalam UU.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur bahwa "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X