Menristekdikti: Mana Capres yang ke Kampus? Saya Panggil Rektornya!

Kompas.com - 10/10/2018, 17:27 WIB
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir, seusai Meresmikan sistem pemanfaatan air Panel SuryaSistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Sistem Pompa Air Tenaga Surya (SPATS) di desa Temuireng, Panggang, Gunungkidul Kompas.com/Markus YuwonoMenteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Mohamad Nasir, seusai Meresmikan sistem pemanfaatan air Panel SuryaSistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Sistem Pompa Air Tenaga Surya (SPATS) di desa Temuireng, Panggang, Gunungkidul
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2019 mendatang tak boleh melakukan kegiatan politik di kampus.

"Tidak boleh kampus untuk dilakukan politisasi. Mana sekarang calon yang ke kampus, saya larang. Panggil rektornya. Enggak boleh," kata Nasir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendatangi sejumlah kampus di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo yang juga capres nomor urut 01 sempat memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara.

Nasir mengatakan, capres cawapres dilarang ke kampus meski berdalih tidak kampanye dan hanya melakukan sosialisasi. Sebab, menurut dia, sosialisasi terkait pemilu bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca juga: KPU Tegaskan Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Termasuk Pesantren

 

Kendati demikian, ia tidak mempermasalahkan jika yang datang ke kampus adalah Joko Widodo sebagai Presiden, bukan sebagai calon presiden.

"Pak Jokowi sebagai presiden, dia kemanapun dia mesti harus lakukan. Presiden tidak bisa berhenti dalam satu hari. Nanti presiden berhenti satu hari masalah negara ini," kata Nasir.

"Kalau presiden datang ke kampus itu hak presiden, tapi bukan sebagai calon presiden," tambahnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Sandiaga Janjikan Proses Perijinan Usaha Pesantren Hanya Satu Jam

Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah mengingatkan pasangan capres dan cawapres untuk tak melakukan kampanye di lembaga pendidikan. Sebab, hal tersebut dilarang dalam UU.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur bahwa "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Elektabilitas AHY Unggul Dibanding Prabowo Versi Survei, Demokrat Tak Ingin Berpuas Diri

Nasional
Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Sebelum Wafat, Daniel Dhakidae Ingin Buat Majalah Prisma Edisi 50 Tahun

Nasional
BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

BNPB: 2.848 Unit Rumah dan 179 Unit Fasilitas Umum Rusak Akibat Gempa di Malang

Nasional
Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Jokowi: Indonesia Wilayah Ring of Fire, Aktivitas Alam Dapat Terjadi Kapan Saja

Nasional
UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

UPDATE 11 April: 4.127 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, DKI Jakarta Capai 1.031 Orang

Nasional
Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Jokowi Instruksikan Jajarannya Lakukan Langkah Tanggap Darurat Evakuasi Korban Gempa di Malang

Nasional
UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

UPDATE 11 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 58.965 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X