Fahri Hamzah Kritik Aturan Pemberian Imbalan bagi Pelapor Kasus Korupsi

Kompas.com - 10/10/2018, 16:23 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Menurut Fahri, persoalan korupsi tidak dapat diselesaikan melalui pemberian imbalan kepada pihak pelapor.

"Ini ada mazhab berpikir yang salah. Mazhab itu katakan bahwa kalau rakyat bisa saling lapor, maka masalah selesai," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Ditandatangani Jokowi, Kini Pelapor Kasus Korupsi Bisa Dapat Rp 200 Juta

Fahri menilai, seharusnya pemerintah fokus dalam pembenahan sistem terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, kata Fahri, pemberian premi atau penghargaan terhadap pelapor kasus korupsi juga berpotensi menghabiskan anggaran negara.

"Korupsi itu sudah ada mitigasinya dalam sistem demokrasi. Mulai dari sistem pelaporan dan sebagainya itu sudah detail," kata Fahri.

"Kalau itu mau dilakukan kenapa hanya untuk koruptor. Kenapa untuk laporkan narkoba, terorisme, pengerusakan lingkungam dan sekian ratus juta untuk perusakan fasilitas publik. Ya, sudah negara biar dihabisin saja biar sekalian bangkrut," ucapnya.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Teken PP yang Mengatur Imbalan Uang bagi Pelapor Korupsi

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perang terhadap tindak pidana korupsi. Maka, Presiden meneken Peraturan tersebut.

"Memang kita ini menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Saya kira itu," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Saat ditanya apakah pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk dispensasi para pelapor, Jokowi mengatakan, hal itu telah dikalkulasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Demikian juga soal mekanisme mengenai jaminan keamanan bagi pelapor. Menurut Jokowi, sudah ada lembaga yang berwenang dalam hal itu.

Baca juga: KPK Apresiasi Peraturan Pemerintah soal Penghargaan Pelapor Kasus Korupsi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X