Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Karding "Gerilya" di Dapil Saat Akhir Pekan

Kompas.com - 10/10/2018, 07:04 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kading Karding kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019.

Ia akan maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI meliputi Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kota Magelang.

Bagaimana Sekjen PKB ini berbagi waktu antara tugas di parlemen dan turun kampanye di dapilnya?

Karding mengatakan, ia turun langsung ke daerah pemilihannya untuk menyaring aspirasi para konstituen.

Baca juga: Galang Dana Kampanye Rp 1 Miliar, Ini yang Dilakukan Caleg PSI

Kunjungan ke dapil  dilakukan saat masa libur anggota Dewan agar tidak mengganggu tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

“Ada dua momentum. Saya turun hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kalau ada undangan insidental (mendesak) dari masyarakat apakah soal acara apa, serta pada saat reses DPR,” kata Karding, yang saat ini duduk di Komisi VI, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/10/ 2018).

Mengenai anggaran yang dipersiapkan untuk membiayai kampanye, ia mengaku masih menghitungnya. Namun, Karding memperkirakan, tak jauh berbeda dengan anggaran yang dihabiskannya saat pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2014.

Karding enggan menyebutkan angkanya.

Ia mengatakan, biasanya biaya kampanye digunakan untuk alat peraga kampanye, konsolidasi pertemuan tatap muka dengan konstituen, hingga insentif untuk tim pemenangan.

“Tergantung kan ada yang kami meng-create acara sendiri. Kami harus memperhitungkan operasionalnya, uang bensinnya teman-teman, kemudian pemasangan baliho indeksnya rata-rata 50-100 ribu untuk uang bensin,” kata Karding.

Anggaran untuk kampanye, kata Karding, akan diprioritaskan untuk konsolidasi dan operasional tim pemenangan serta bantuan sosial untuk konstituen.

“Aku belum ngitung, tapi kebutuhan untuk operasional tim itu yang lebih saya utamakan. Dan dimodel kami tidak semua dibiayai. Di model kami bukan kayak perusahaan. Tim kami ini paling banter untuk transport dan biaya pengeluaran posko pemenangan di setiap kabupaten,” ujar Karding. 

Lebih lanjut, Karding mengaku memiliki cara untuk melakukan penghematan dalam menggunakan dana kampanye Pileg 2019.

Menurut Karding, tim pemenangan merupakan kunci untuk pengelolaan dana kampanye lebih efisien. 

“Jangan terpancing dengan gerakan caleg lain. Jadi kita harus punya cara sendiri. Biasanya kan tim terpengaruh 'Pak ini sudah kerja, ini sudah begini sudah bagi-bagi’. Kita kan enggak boleh, harus punya roadmap cara sendiri,” kata dia.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Jumlah Bacaleg 16 Partai Politik Pemilu 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com