Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Gerindra: Elektabilitas Prabowo Memang di Bawah Jokowi, tapi...

Kompas.com - 09/10/2018, 22:20 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan, partainya rutin mengadakan survei internal untuk mengukur tingkat keterpilihan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari hasil survei tersebut, kata Riza, elektabilitas Prabowo-Sandiaga memang masih berada di bawah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kendati demikian, persentase elektabilitas Prabowo dari beberapa kali survei mengalami peningkatan yang signifikan.

Berbeda halnya dengan elektabiltas Jokowi yang ia sebut tak mengalami peningkatan yang signifikan.

Baca juga: Menurut PAN, Terlalu Dini Menyimpulkan Elektabilitas Capres dari Hasil Survei

"Terkait survei internal kami memang rutin melakukan survei internal tapi mohon maaf tidak kami publikasikan. Hasilnya memang belum mengalahkan Pak Jokowi-Ma'ruf, tapi terus bergerak naik dan mendekati hasil Pak Jokowi-Maruf," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Menurut Riza, elektabilitas Prabowo-Sandiaga terus meningkat sejak dideklarasikan maju sebagai bakal capres-cawapres pada, Kamis (9/8/2018).

Sementara itu hasil beberapa beberapa lembaga survei juga menunjukkan hal yang serupa. Riza mengatakan, elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan yang lebih besar ketimbang Jokowi.

Oleh sebab itu, lanjut Riza, partainya optimistis elektabilitas Prabowo akan mengungguli Jokowi dengan sisa waktu sekitar 6,5 bulan masa kampanye.

"Hasil survei Indikator, ternyata ada peningkatan yang signifikan daripada Prabowo-Sandi. Berbeda dengan hasil Pak Jokowi Maruf, tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu dari indikator dan survei lainnya," tuturnya.

"Jadi kita optimistis pada titik tertentu akan melewati survei atau hasil perolehan suara Pak Jokowi-Maruf," kata Riza.

Sementara itu, Riza menghargai hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dirilis, Minggu (7/10/2018).

Survei tersebut menyatakan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas kompetitornya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 6 bulan sebelum Pilpres 2019.

Unggulnya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh tingginya elektabilitas Jokowi yang mencapai 60,2 persen. Sementara Prabowo hanya 28,7 persen.

Selain itu, tingginya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin juga ditolong oleh kepuasan publik kepada kinerja Jokowi. Sebanyak 73,4 persen menyatakan puas dan 25,4 menyatakan tidak puas.

Riza mengatakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan mempelajari hasil survei SMRC sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja pada masa kampanye.

"Kami pelajari dan kami mengambil hikmah dari hasil survei agar meningkatkan elektabilitas Prabowo-Sandi dan meningkatkan kinerja daripada Badan Pemenangan Nasional," ujar Riza.

Survei SMRC dilakukan pada 7-24 September 2018 dan melibatkan 1.074 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan, yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com