Soal Bencana Sulteng, JK Tegaskan RI Tak Tergantung Dana Bantuan Asing

Kompas.com - 09/10/2018, 19:38 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PMI, Minggu (30/9/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PMI, Minggu (30/9/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah memang membuka bantuan asing untuk penanganan pada gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah.

Meski begitu Kalla memberikan penegasan bahwa Indonesia tidak tergantung dengan bantuan dana dari negara lain untuk penanggulangan bencana tersebut.

"Belum saya update (dana yang masuk), tapi cukup. Tapi jangan lupa kita tidak tergantung pada bantuan itu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

"Tapi kita (pemerintah) Insya Allah masih bisa kita tangani walaupun memang dalam kondisi ini kita harus efisien," sambung dia.


Baca juga: Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Wapres mengatakan, ada sejumlah skema yang bisa digunakan untuk pemberian dana bantuan dari negara lain untuk penanggulangan bencana di Sulteng.

Bila bantuan diberikan secara Government to Government (G to G), maka kata Kalla dana itu akan masuk rekening di Kementerian Keuangan.

Sementara itu apabila bantuan dana diberikan lewat lembaga swadaya masyarakat atau NGO, maka dananya akan melalui Palang Marah Indonesia (PMI).

Baca juga: Pemerintah Akan Bangun Hunian Sementara bagi Korban Bencana Sulteng

"Untuk makanan dan tenda-tenda sekarang sudah sangat banyak. Yang paling penting adalah peralatan rumah tangga. Tapi itu tak perlu asing," kata dia

"Kalau paling gampang bantu sekarang itu dengan dana memang paling gampang. Tapi kita tetap menghargai barang yang diberikan," sambung Wapres.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X