Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Tanah di Balaroa Palu Labil, Warga Harus Direlokasi

Kompas.com - 09/10/2018, 18:42 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, area komplek perumahan Balaroa di Palu, Sulawesi Tengah, sudah tak layak ditinggali oleh masyarakat.

Pascagempa bermagnitudo 7,4, tanah di daerah tersebut kehilangan kekuatannya sehingga menyebabkan bangunan di atas tanah tidak dapat ditahan oleh lapisan tanah (likuefaksi).

"Mau diambil pun (korban yang tertimbun) berbahaya karena tanahnya labil sekali. Hanya bisa dengan alat berat, tapi kalau alat beratnya tenggelam juga bisa korban lebih banyak lagi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/10/2018).

"Alat berat PMI juga tenggelam di situ. Ketika diangkat keluar, rusak karena batu-baru masuk ke dalam tanah juga," sambung dia.

Baca juga: Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Akibat kondisi tanah yang labil, Kalla menyebut, area Balaroa sebagai zona merah atau zona berbahaya untuk ditinggali.

Oleh karena itu, ia mengatakan, tak bisa lagi masyarakat tinggal di area tersebut.

Relokasi warga yang selamat dari bencana alam itu menjadi opsi terakhir yang dinilai perlu diambil. Namun, pemerintah belum menentukan lokasi realokasi warga Belaroa.

"Harus relokasi, harus relokasi. Sedang disiapkan gubernur tempatnya," kata Wapres.

Baca juga: BNPB: Diperkirakan, 5.000 Orang Masih Tertimbun di Balaroa dan Petobo

Pencarian korban di Balaroa direncanakan akan dihentikan pada 11 Oktober 2018, bersamaan dengan menghentikan evakuasi korban bencana di Sulteng.

Akibat likuefaksi, banyak rumah di Balaroa tertimbun tanah. Diperkirakan banyak warga juga yang ikut tertimbun. Evakuasi sulit dilakukan karena kondisi tanah sangat labil.

Selain Balaroa, perumahan lain yang mengalami likuefaksi, yakni Petobo.

Baca juga: Korban Meninggal Akibat Bencana di Sulteng Capai 2.010 Orang

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo.

"Jumlah itu menurut informasi yang disampaikan kepala desa. Tapi masih belum terverifikasi," ujar Sutopo dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Menurut Sutopo, ada 1.445 unit rumah di Balaroa. Sementara, jumlah rumah yang rusak di Petobo diperkirakan ada 2.050 unit.

Sebagian besar wilayah Balaroa dan Petobo tertimbun lumpur. Kondisi bangunan di permukaan telah rata dengan tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com