Kompas.com - 09/10/2018, 15:22 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (tengah) memberikan pemaparan mengenai dampak gempa bumi dan tsunami di kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah saat konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (29/9/2018). Berdasarkan data BNPB hingga pukul 10.00 WIB menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di kota Palu sebanyak 48 orang, sementara untuk kota Donggala belum mendapatkan laporan dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi, dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho (tengah) memberikan pemaparan mengenai dampak gempa bumi dan tsunami di kota Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah saat konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (29/9/2018). Berdasarkan data BNPB hingga pukul 10.00 WIB menyatakan jumlah korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di kota Palu sebanyak 48 orang, sementara untuk kota Donggala belum mendapatkan laporan dikarenakan terputusnya jaringan komunikasi, dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebut, hingga Selasa (9/10/2018) pukul 09.00 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat ada 508 gempa susulan, pascagempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Namun demikian, dari jumlah tersebut, hanya ada 16 gempa yang dirasakan oleh masyarakat.

Sutopo mengatakan, frekuensi dan kekuatan gempa susulan dari hari ke hari juga semakin mengecil.

"Kita lihat bagaimana besarannya, frekuensinya nampaknya semakin meluruh, baik magnitudonya maupun jumlah frekuensinya," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Wilayah Jalur Gempa di Palu Akan Dialihfungsikan Jadi RTH

Frekuensi dan kekuatan gempa susulan yang kian memgecil itu, kata Sutopo, menandakan sistem sesar Palu Koro pergerakannya kian normal. Gempa susulan itu, menunjukkan proses keseimbangan sebuah sesar gempa.

Sutopo menyebut, ke depannya gempa susulan berpotensi terus terjadi. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tetap tenang.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) juga mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia.

BNPB mencatat juga, ada 671 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.