Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Dinasnya Digeledah KPK, Bupati Malang Mundur dari Nasdem

Kompas.com - 09/10/2018, 07:01 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima proses pengunduran diri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur Rendra Kresna.

Pengunduran diri Rendra Kresna yang juga Bupati Malang itu terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah jabatan bupati Malang.

Ketua DPP Nasdem bidang Media dan Informasi Publik Willy Aditya mengatakan, surat pengunduran diri tersebut telah diterima Surya Paloh pada Senin (8/10/2019), tak lama setelah tim KPK menggeled rumah dinas Rendra.

Baca juga: Usai Digeledah KPK, Bupati Malang Minta Doa agar Selamat

Dalam surat itu, Rendra menyebut bahwa pengundurannya sebagai kader Nasdem didasarkan oleh rasa tanggung jawab atas masalah hukum yang melibatkan KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Willy menegaskan, Nasdem memang memiliki kebijakan untuk memberhentikan kadernya jika ada yang terlibat kasus korupsi.

"Opsinya hanya dua, mengundurkan diri atau diberhentikan dari struktur partai," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2018) pagi.

Baca juga: Bupati Malang: Saya Pasti Akan Diperiksa KPK

Dalam suasana keprihatinan ini, lanjut Willy, DPP Partai Nasdem mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rendra Kresna.

Namun, harus tetap mengedepankan rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Penyidik KPK menggeledah Kompleks Pendopo Agung Kabupaten Malang yang ada di Jalan Agus Salim, Kota Malang, Senin (8/10/2018) malam.

Belum diketahui kasus yang terkait dengan penggeledahan tersebut.

Baca juga: Rumahnya Digeledah KPK, Bupati Malang Duga Terkait Masalah DAK

Sementara itu, pintu gerbang Pendopo Agung tertutup dan dijaga ketat oleh satpam. Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk.

Hal itu menyebabkan proses penggeledahan oleh KPK tidak bisa diketahui, termasuk ruangan apa saja yang digeledah.

Sebab, selain menjadi tempat tinggal bupati, di kompleks pendopo tersebut juga banyak gedung yang dijadikan sebagai kantor kedinasan dan lembaga.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi adanya penggeledahan yang dilakukan  timnya di Malang, Jawa Timur.

Namun, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut, baik kasus maupun lokasi.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com