KPK Benarkan Ada Penggeledahan di Malang

Kompas.com - 08/10/2018, 22:19 WIB
Pintu gerbang Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (8/10/2018) malam KOMPAS.com/ANDI HARTIKPintu gerbang Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (8/10/2018) malam
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengonfirmasi adanya penggeledahan yang dilakukan oleh timnya di Malang, Jawa Timur.

"Membenarkan ada penggeledahan di Malang," ujar Febri ketika dikonfirmasi, Senin (8/10/2018).

Namun, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut, baik kasus maupun lokasi.

Febri mengatakan bahwa informasi akan diberikan setelah proses penggeledahan tersebut selesai.

"Tim masih di lapangan. Jika sudah selesai, akan disampaikan pada publik," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah komplek Pendopo Agung Kabupaten Malang yang ada di Jalan Agus Salim, Kota Malang, Senin (8/10/2018) malam.

Belum diketahui kasus yang terkait dengan penggeledahan tersebut. Sementara itu, pintu gerbang pendopo tertutup dan dijaga ketat oleh satpam.

Baca juga: KPK Geledah Pendopo Agung Kabupaten Malang

Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk. Hal itu menyebabkan proses penggeledahan oleh KPK tidak bisa diketahui. Termasuk ruangan apa saja yang digeledah.

Sebelum melaksanakan kegiatan di Wilayah Malang, penyidik KPK terlebih dahulu menggelar rapat di Mapolres Malang Kota dan meminta pengawalan dari personel kepolisian setempat.

"Pinjam ruangan untuk rapat. Kita tidak tahu kegiatannya apa," kata Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X