Mendagri Ingatkan Para Sekda Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 08/10/2018, 18:02 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinMendagri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Senin (8/10/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri mengingatkan Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk bersikap netral di Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Tjahjo dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Senin (8/10/2018).

Hadir dalam rapat itu para sekretaris daerah dari seluruh provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Dalam posisi kampanye Pilpres, ASN adalah netral," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, kepala daerah boleh saja mendukung calon tertentu dan dan berkampanye. Sebab, kepala daerah adalah jabatan politis yang mayoritas melibatkan partai politik. 

Namun, ia mengingatkan para sekda dan perangkat daerah lain untuk tidak membantu kepala daerah dalam berkampanye.

"Kepala daerah juga hanya boleh kampanye kalau mengajukan cuti. Tidak oleh ajak ASN," ujar Tjahjo.

Baca juga: PKS: Masih Banyak Peristiwa yang Akan Terjadi hingga Pilpres 2019

Kepala daerah yang tidak mau mengajukan cuti, Tjahjo mengatakan, mereka masih bisa menggunakan hari libur Sabtu dan Minggu untuk berkampanye. Namun, syaratnya tetap tidak boleh membawa perangkat daerah.

"Seperti Pak Jokowi juga hanya kampanye di hari Sabtu dan Minggu," ucap Tjahjo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X