Survei SMRC: 73,4 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi, 71,4 Yakin dengan Kepemimpinannya

Kompas.com - 07/10/2018, 16:50 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Saiful Mujani  Research Consulting (SMRC) merilis survei terbarunya pada Minggu (7/10/2018). Salah satu yang ditangkap yakni kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

"Kepuasan kepada Jokowi mencapai 73,4 persen, ini yang cukup puas dan sangat puas," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan di Kantor SMRC, Jakarta.

Namun kata Djayadi, responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi juga cukup tinggi. Angkanya mencapai 25,4 persen sementara yang tidak menjawab hanya 1,2 persen saja.

Baca juga: Survei SMRC: Jokowi-Maruf Amin 60,4 Persen, Prabowo-Sandiaga Uno 29,8 Persen

Tingginya kepuasan responden juga diikuti dengan keyakinan atas kemampuan Jokowi untuk memimpin. Sebanyak 71,4 persen menyatakan yakin dan 23,2 persen tidak yakin. Adapun 5,4 persen tidak menjawab.

Kepuasaan kepada Jokowi tak lepas dari persepsi responden atas berbagai indikator kondisi terkini. Sebanyak 41,9 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih baik dari tahun lalu.

Sementara itu 22 persen menyatakan lebih buruk, 29,3 persen tidak ada perubahan dan 6,8 persen tidak menjawab.

Di bidang politik, 35 persen menyatakan baik, 14 persen menyatakan buruk, 37 persen menyatakan sedang, dan 13 persen tidak menjawab.

Baca juga: Jokowi-Maruf Ditargetkan Raih 70 Persen Suara di Jawa Timur

Di bidang penegakan hukum, 52 persen responden menyatakan baik, 15 persen buruk, 28 persen menyatakan sedang dan 6 persen tak menjawab.

Terakhir di kondisi keamanan, 67 persen responden mengatakan baik, 9 persen menyatakan buruk, 23 persen menyatakan sedang dan 2 persen tak menjawab.

Dengan tren kepuasan seperti itu, SMRC menilai potensi Jokowi memenangi belum bisa ditentukan sebab masih ada waktu enam setengah bulan hingga ke Pilpres 2019.

Hingga saat ini elektabilitas Jokowi sendiri masih di atas Prabowo. Kondisi ekonomi, politik, keamanan dan penegakan hukum enam bulan ke depan akan mempengaruhi perubahan elektabilitas Jokowi.

Survei SMRC dilakukan pada 7-14 September 2018 dan melibatkan 1.074 responden dengan multistage random sampling di seluruh Indonesia.

Metode survei yang digunakan yakni dengan wawancara lewat tatap muka oleh pewawancara.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen (dengan asumsi simple random sampling).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X