1.031 dari 1.425 Napi yang Dilepaskan saat Gempa di Sulteng Belum Lapor Diri

Kompas.com - 06/10/2018, 09:45 WIB
Kondisi Rutan Donggala, Sulawesi Tengah, pasca gempa. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKondisi Rutan Donggala, Sulawesi Tengah, pasca gempa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.031 narapidana lembaga pemasyarakatan di daerah terdampak bencana, Sulawesi Tengah, yang dilepaskan, kebanyakan belum melaporkan diri.

Hal tersebut terungkap dari pendataan jumlah narapidana saat Sekretaris Direktur Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum dan HAM Liberti Sitinjak meninjau kondisi lapas dan rumah tahanan di Palu, Jumat (5/10/2018) kemarin.

"Di Rutan Palu misalnya, dari total 465 orang warga binaan, terdiri dari 32 orang ada di dalam, 433 di luar dan yang sudah melapor baru 199 orang, Sementara 314 orang warga binaan belum melaporkan diri," ujar Liberti dalam siaran persnya, Sabtu (6/10/2018).

Baca juga: Alasan Menkumham Biarkan Napi di Palu dan Donggala Sementara di Luar Sel

Di Lapas Palu juga demikian. Total warga binaan sebanyak 549 orang dan seluruhnya berada di luar lapas. Dari jumlah itu, baru 130 orang yang melaporkan diri, sementara 419 orang lainnya belum.

Di Lapas perempuan Palu, terdapat 88 orang warga binaan yang terdiri dari enam orang berada di dalam lapas dan sisanya masih bebas. Dari jumlah itu, 43 orang sudah melaporkan diri, 1 orang sudah habis masa penahanan dan 44 orang lainnya belum melaporkan diri.

Di lembaga pembinaan khusus anak Palu, dari total 29 warga binaan, hanya satu yang tinggal di rutan, sementara sisanya di luar lapas. Dari jumlah itu, baru 14 orang sudah melaporkan diri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di Rutan Donggala, total ada 342 warga binaan. Dari jumlah itu, baru 18 orang sudah melaporkan diri.

Baca juga: Setelah Gempa di Sulteng, 1.425 Napi dan Tahanan Tak Berada di Sel

"Jadi, total keseluruhan warga binaan yang belum melaporkan, sebanyak 1.031 orang," ujar Liberti.

Ia pun mengingatkan bahwa ada sanksi tegas menanti para warga binaan yang tidak memenuhi peraturan melaporkan diri dalam waktu satu pekan setelah bencana alam terjadi.

"Ada sanksi tegas bagi warga binaan yang melampaui batas waktu satu minggu tidak melapor. Kami mengimbau agar segera kembali ke lapas dan rutan di mana mereka berada sebelumnya," lanjut dia.

Kompas TV Menurutnya, kejadian kaburnya para tahanan dari lapas mirip dengan kejadian saat tsunami melanda Aceh tahun 2004 silam.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

UPDATE 1 Desember: 292.143 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate PCR 0,76 Persen

Nasional
Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Jokowi: Saya Ingin Presidensi Indonesia di G20 Tak Sebatas Seremonial

Nasional
90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

90 Persen Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran WNI Repatriasi

Nasional
BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

BMKG Peringatkan Potensi Siklon Tropis Teratai di Samudera Hindia, Barat Daya Lampung

Nasional
Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Polisi: Peran 2 Terduga Teroris di Luwu Timur, Siapkan Tempat Pertemuan dan Jaga Senjata

Nasional
Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Firli Bahuri Berharap Tak Ada Lagi Korupsi Terkait Perizinan Investasi

Nasional
Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Peringatan BMKG: Banjir Rob Diprediksi Landa Pesisir Jakarta Utara 2-9 Desember

Nasional
Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Pimpinan MPR Usul Sri Mulyani Dicopot, Mensesneg: Itu Urusan Presiden

Nasional
Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Waspada Siklon Tropis Teratai, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat serta Angin Kencang di 5 Daerah Ini

Nasional
Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Wapres Ma'ruf Sebut Investasi Singapura Periode Januari-September Capai 7,3 Miliar Dolar AS

Nasional
21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

21 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir

Nasional
Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Corona Omicron

Nasional
Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Cegah Predator Seksual di Game Online, Pimpinan Komisi X Usul Fitur Chat Dimatikan

Nasional
Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Pemerintah Bakal Kembali Terbitkan SKB 4 Menteri, Perjelas Ketentuan soal PTM Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.