Gerindra Bandingkan Penanganan Tsunami Aceh dan Palu

Kompas.com - 05/10/2018, 18:53 WIB
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hotel Santika, Depok, Jumat (5/10/2018). KOMPAS.com/Reza JurnalistonSekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hotel Santika, Depok, Jumat (5/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan catatan atas penanganan pasca-gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018.

Menurut dia, dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, pemerintah tak maksimal dalam melakukan tanggap darurat.

“Kami merasa pemerintah kehilangan standar pelayanan tanggap darurat yang menyebabkan pemerintah seperti putus asa dalam menjalankan pelayanan tanggap darurat itu,” kata Muzani, saat ditemui di Hotel Santika, Depok, Jumat (5/10/2018).

Ia membandingkan saat tsunami Aceh pada 2004 yang menyebabkan korban ratusan ribu dengan wilayah yang sangat luas dan kerusakan sangat besar.

Muzani mengatakan, kala itu pemerintah melakukan tanggap darurat dan berhasil.

Baca juga: H+7, Korban Tewas Gempa dan Tsunami Palu Capai 1.571 Orang

“Penanggulangan cukup cepat dan bagus. Begitu juga ketika gunung meletus di Sinabung (Sumatera Utara) juga sama. Tapi dalam kasus Palu dan Donggala saya merasa pemerintah lambat dalam menangani itu,” kata Muzani.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah menggalang bantuan secara nasional untuk Palu dan Donggala.

"Kenapa pemerintah tidak menggalang bantuan secara nasional semisal untuk melakukan mobilisasi bantuan Donggala dan Palu sehingga kita semua bisa bersatu padu. Dan itu yaang diharapkan oleh kita,” kata Muzani.

Baca juga: Upaya Penanganan Dampak Gempa Palu-Donggala Belum Maksimal

“Kita harus menyelamatkan Palu dan Donggala dengan kekayaan yang kita miliki. Karena Donggala dan Palu itu bagian dari kita. Lombok adalah bagian dari kita. Sakit mereka adalah sakit kita. Dan itu yaang kita harapkan,” lanjut Muzani.

Bencana gempa dan tsunami yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (5/10/2018), jumlah korban meninggal mencapai 1.571 orang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X