Fadli Zon Akan Laporkan Farhat Abbas ke Polisi atas Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 05/10/2018, 16:36 WIB
 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi dengan enteng terkait langkah pengacara Farhat Abbas yang melaporkan dirinya ke kepolisian.

Seperti diketahui, Farhat Abbas melaporkan Fadli dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke polisi terkait penyebaran berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Namun, Fadli menegaskan dirinya akan melaporkan balik Farhat Abbas atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Saya juga sedang susun semua laporan balik, Farhat Abbas semua, sedang saya susun untuk saya laporkan balik, pencemaran (nama baik)," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).


Baca juga: Soal Ratna Sarumpaet, Farhat Abbas Laporkan 17 Orang Termasuk Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, Fadli membantah dirinya ikut menyebarkan hoaks mengenai kabar penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Ia menilai laporan tersebut salah alamat. Sebab, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah Ratna Sarumpaet benar-benar dianiaya.

Selain itu, Fadli dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sudah menyarankan membuat visum serta melapor ke polisi saat bertemu Ratna pada Selasa (2/10/2018).

"Kami juga sarankan untuk dilaporkan ke polisi dan juga harus ada visum. Begitu. Saya kira di sini jelas, duduk persoalannya. Cuma kita memang sangat menyayangkan, menyesalkan dan ini sebuah hal yang luar bisa terjadi," kata Fadli.


Diberitakan, Farhat Abbas melaporkan 17 orang, termasuk pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ke Bareskrim Polri.

Baca juga: Dilaporkan Farhat Abbas ke Polisi, Ini Respons Timses Prabowo-Sandiaga

Farhat menilai Prabowo-Sandi dan sejumlah politisi tersebut dianggap ikut menyebarkan kabar hoaks terkait penganiayaan Ratna Sarumpaet, aktivis yang juga salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Farhat menganggap berita bohong mengenai penganiayaan Ratna yang disebarkan telah merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Farhat, Prabowo kurang mempelajari dan tidak teliti dalam mengonfirmasi pengakuan Ratna.

Pernyataan pers yang disampaikan Prabowo pada Selasa (2/10/2018) malam, dinilai untuk menggiring opini bahwa penganiayaan Ratna bersifat politis.

Berikut daftar 17 orang yang dilaporkan oleh Farhat Abbas:

1. Prabowo Subianto

2. Ratna Sarumpaet

3. Fadli Zon

4. Rachel Maryam

5. Rizal Ramli

6. Nanik Deyang

7. Ferdinand Hutahaean

8. Arief Puyono

9. Natalius Pigai

10. Fahira Idris

11. Habiburokhman

12. Hanum Rais

13. Said Didu

14. Eggy Sudjana

15. Captain Firdaus

16. Dahnil Azar Simanjuntak

17. Sandiaga Uno

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

RUU KKS, Dituding Bukan untuk Rakyat Tapi Dibutuhkan Segera...

Nasional
Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Jokowi: Rektor Asing Kenapa Tidak? Wong Cuma Satu Dua Tiga Saja Kok...

Nasional
PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

PKB Tidak Setuju GBHN yang Mempersempit Ruang Gerak Presiden

Nasional
Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Jokowi: Kita Ingin Fokus Pembangunan SDM Sejak Bayi Masih di Kandungan

Nasional
KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

KPU Pangkas Masa Kampanye Pilkada 2020 Menjadi 71 Hari

Nasional
PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

PAN Akui Penambahan Kursi MPR demi Amandemen UUD 1945

Nasional
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru

Nasional
Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Ustaz Abdul Somad Tegaskan Ceramahnya yang Viral Ditujukan untuk Umat Muslim

Nasional
Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Praktisi IT Sebut RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Muncul Sangat Tiba-tiba

Nasional
Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Kemendagri: Pemekaran Wilayah Tak Selalu Jadi Jawaban untuk Masalah Pelayanan Publik

Nasional
Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Muhaimin: Kadang Kader PKB Manja, Suara Tinggal Nyendok

Nasional
Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X