Perludem Sebut Kasus Berita Hoaks Ratna Sarumpaet Jadi Pelajaran Para Elite

Kompas.com - 05/10/2018, 13:25 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (9/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Sekretariat ICW, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan, kasus berita bohong atau hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama para elite di negeri ini.

Titi menuturkan, disinformasi atau hoaks bisa “memakan” korban tanpa kenal status sosial, status politik, ataupun latar belakang pendidikan.

“Ini jadi pelajaran bagi elite politik bahwa disinformasi atau hoaks itu juga bisa berasal orang dekat kita dan orang yang kita percaya sekalipun. Sehingga konfirmasi, dan ricek serta klarifikasi menjadi sebuah keharusan dalam menerima informasi atau berita tertentu,”tutur Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Menurut Titi, peristiwa hoaks yang dibuat aktivis Ratna Sarumpaet menjadi pembelajaran untuk tidak asal menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran dan kesahihannya.

Baca juga: Muncul Polemik Rekening Ratna Sarumpaet, Polisi Lakukan Penyelidikan

Titi meminta semua pihak agar tidak cepat melakukan publisitas apalagi bila dikaitkan dengan hal-hal menyangkut keuntungan elektoral di kontestasi Pemilu 2019.

“Tabayyun atau konfirmasi suatu kebenaran menjadi sangat diperlukan apalagi kalau itu ada huhungannya dengan aktor politik dan peristiwa elektoral yang sedang berlangsung,”tutur Titi.

Menurut Titi, hoaks telah manipulasi informasi yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran.

“Jadi hoaks membuat kedaulatan rakyat menjadi tidak lagi murni, hoaks menjauhkan daulat rakyat dalam pemilu akibat manipulasi dan kebohongan yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan,”ujar Titi.

Baca juga: Polisi Ungkap Hasil Penggeledahan di Rumah Ratna Sarumpaet

“Hoaks itu adalah racun yang bisa mematikan demokrasi jika kita terus biarkan hidup dalam demokrasi kita,”sambung Titi.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X