Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem: Hoaks Telah Memanipulasi Kualitas dan Martabat Demokrasi

Kompas.com - 05/10/2018, 11:14 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan, berita bohong atau hoaks sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Pasalnya, hoaks telah memanipulasi pemilih membuat keputusan terlebih saat kontestasi Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Titi menanggapi kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Hoaks memanipulasi dan menyebarkan kebohongan, sehingga ketika pemilih terpapar hoaks maka pemilih gagal membuat keputusan secara bebas berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Di sinilah demokrasi termanipulasi dan dirusak kredibilitasnya,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Alasan Prabowo Bela Ratna Sarumpaet Sebelum Kebohongan Terungkap

“Hoaks memanipulasi kualitas demokrasi dan membuat martabat demokrasi terciderai. Pemilih jadi kehilangan makna untuk berdaulat dalam membuat pilihannya,” tutur Titi.

Titi menuturkan, dalam memilih di Pemilu mendatang, mestinya pemilih memilih dengan bebas tanpa tekanan dan intimidasi.

Keputusan pemilih untuk memilih itu dibuat berdasarkan informasi yang jujur dan adil, fakta dan data yang menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Titi mengatakan kedaulatan rakyat dalam memilih di pemilu hanya bisa terwujud bila pilihan itu benar-benar dibuat atas kehendak bebas dari pemilih berdasarkan pendidikan politik yang benar dan jujur.

Baca juga: 4 Politisi Ini Dilaporkan ke MKD karena Kebohongan Ratna Sarumpaet

Menurut Titi, hoaks telah manipulasi informasi yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran.

“Jadi hoaks membuat kedaulatan rakyat menjadi tidak lagi murni, hoaks menjauhkan daulat rakyat dalam pemilu akibat manipulasi dan kebohongan yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan,”ujar Titi.

“Hoaks itu adalah racun yang bisa mematikan demokrasi jika kita terus biarkan hidup dalam demokrasi kita,” sambung Titi.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com