Perludem: Hoaks Telah Memanipulasi Kualitas dan Martabat Demokrasi

Kompas.com - 05/10/2018, 11:14 WIB
Titi Anggraini KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaTiti Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyatakan, berita bohong atau hoaks sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Pasalnya, hoaks telah memanipulasi pemilih membuat keputusan terlebih saat kontestasi Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Titi menanggapi kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Hoaks memanipulasi dan menyebarkan kebohongan, sehingga ketika pemilih terpapar hoaks maka pemilih gagal membuat keputusan secara bebas berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Di sinilah demokrasi termanipulasi dan dirusak kredibilitasnya,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Alasan Prabowo Bela Ratna Sarumpaet Sebelum Kebohongan Terungkap

“Hoaks memanipulasi kualitas demokrasi dan membuat martabat demokrasi terciderai. Pemilih jadi kehilangan makna untuk berdaulat dalam membuat pilihannya,” tutur Titi.

Titi menuturkan, dalam memilih di Pemilu mendatang, mestinya pemilih memilih dengan bebas tanpa tekanan dan intimidasi.

Keputusan pemilih untuk memilih itu dibuat berdasarkan informasi yang jujur dan adil, fakta dan data yang menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Titi mengatakan kedaulatan rakyat dalam memilih di pemilu hanya bisa terwujud bila pilihan itu benar-benar dibuat atas kehendak bebas dari pemilih berdasarkan pendidikan politik yang benar dan jujur.

Baca juga: 4 Politisi Ini Dilaporkan ke MKD karena Kebohongan Ratna Sarumpaet

Menurut Titi, hoaks telah manipulasi informasi yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran.

“Jadi hoaks membuat kedaulatan rakyat menjadi tidak lagi murni, hoaks menjauhkan daulat rakyat dalam pemilu akibat manipulasi dan kebohongan yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan,”ujar Titi.

“Hoaks itu adalah racun yang bisa mematikan demokrasi jika kita terus biarkan hidup dalam demokrasi kita,” sambung Titi.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X