Perludem: Hoaks Telah Memanipulasi Kualitas dan Martabat Demokrasi

Kompas.com - 05/10/2018, 11:14 WIB
Titi Anggraini KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaTiti Anggraini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyatakan, berita bohong atau hoaks sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Pasalnya, hoaks telah memanipulasi pemilih membuat keputusan terlebih saat kontestasi Pemilu 2019.

Hal itu dikatakan Titi menanggapi kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Hoaks memanipulasi dan menyebarkan kebohongan, sehingga ketika pemilih terpapar hoaks maka pemilih gagal membuat keputusan secara bebas berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Di sinilah demokrasi termanipulasi dan dirusak kredibilitasnya,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Alasan Prabowo Bela Ratna Sarumpaet Sebelum Kebohongan Terungkap

“Hoaks memanipulasi kualitas demokrasi dan membuat martabat demokrasi terciderai. Pemilih jadi kehilangan makna untuk berdaulat dalam membuat pilihannya,” tutur Titi.

Titi menuturkan, dalam memilih di Pemilu mendatang, mestinya pemilih memilih dengan bebas tanpa tekanan dan intimidasi.

Keputusan pemilih untuk memilih itu dibuat berdasarkan informasi yang jujur dan adil, fakta dan data yang menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Titi mengatakan kedaulatan rakyat dalam memilih di pemilu hanya bisa terwujud bila pilihan itu benar-benar dibuat atas kehendak bebas dari pemilih berdasarkan pendidikan politik yang benar dan jujur.

Baca juga: 4 Politisi Ini Dilaporkan ke MKD karena Kebohongan Ratna Sarumpaet

Menurut Titi, hoaks telah manipulasi informasi yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran.

“Jadi hoaks membuat kedaulatan rakyat menjadi tidak lagi murni, hoaks menjauhkan daulat rakyat dalam pemilu akibat manipulasi dan kebohongan yang disebarkan secara sengaja untuk membuat pemilih membuat keputusan tidak berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan,”ujar Titi.

“Hoaks itu adalah racun yang bisa mematikan demokrasi jika kita terus biarkan hidup dalam demokrasi kita,” sambung Titi.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpaet mengakui berbohong soal penganiayaan yang disebut terjadi padanya. Faktanya, tidak pernah ada penganiayaan seperti kabar yang beredar.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Setelah pengakuan Ratna tersebut, calon presiden Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan. Ratna juga diberhentikan dari tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X