4 Politisi Ini Dilaporkan ke MKD karena Kebohongan Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 05/10/2018, 09:54 WIB
Mantan anggota Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Ratna Sarumpaet digelandang ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Ia diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. WARTA KOTA/ALEX SUBANMantan anggota Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga Ratna Sarumpaet digelandang ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018) malam. Ia diamankan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai Ratna Sarumpaet mengungkap kebohongannya soal penganiayaan, sejumlah politisi di DPR dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Keempat politisi yang dilaporkan ke MKD sempat mempercayai dan menyebarkan kabar ihwal penganiayaan Ratna. Berikut para politisi yang dilaporkan ke MKD karena kebohongan Ratna:

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini dilaporkan ke MKD oleh Sejumlah advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi.

 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Fadli yang juga berstatus anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penyebaran kabar bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Di hari yang sama, Kamis (4/10/2018), Fadli juga dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik oleh Jaringan Advokat Penjaga NKRI.

Baca juga: Tim Prabowo-Sandiaga Kaget Dengar Kabar Ratna Sarumpaet Hendak ke Luar Negeri

Selain dianggap ikut menyebarkan hoaks, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga membuat pernyataan yang dinilai merendahkan martabat Kepolisian RI (Polri).

"Pada tanggal 2 Oktober kemarin, dia menyatakan percuma mereka membuat laporan polisi padahal waktu itu Ratna Sarumpaet belum menyatakan bahwa dia berbohong," kata Presiden Jaringan Advokat Penjaga NKRI, Sidik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS ini dilaporkan ke MKD oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Koalisi Advokat Pengawal Konstitusi dan Jaringan Advokat Penjaga NKRI. Sama seperti Fadli, Fahri dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik lantaran dinilai menyebarkan hoaks ihwal penganiayaan Ratna.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X