Kompas.com - 04/10/2018, 18:47 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers terkait kebohongan Ratna Sarumpaet, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers terkait kebohongan Ratna Sarumpaet, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan DPP Projo, Kamis (4/10/2018) sore, melaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Projo menilai, sejumlah tokoh pada Badan Pemenangan Nasional capres-cawapres nomor urut 2 itu menyebarkan informasi bohong sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Informasi bohong tersebut terkait pengeroyokan Ratna Sarumpaet.

"Kamis tadi pukul 16.00 WIB, Projo telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bawaslu," ujar Ketua Bidang Hukum DPP Projo Silas Dutu melalui siaran pers, Kamis malam.

Baca juga: Prabowo Subianto: Saya Minta Maaf

Pihaknya sekaligus menyerahkan beberapa dokumen yang bisa dijadikan barang bukti dugaan pelanggaran itu.

Antara lain hasil cetak ulang sejumlah media online dan empat file video format mp4.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Silas menambahkan, barang bukti itu berisi pernyataan Prabowo Subianto, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Hanum Rais yang mengandung kebohongan.

"Capres nomor urut 2 dan politikus-politikus yang tergabung pada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga telah menyebarkan dan menyampaikan berita bohong tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet secara sistematis, terstruktur dan masif," lanjut Silas.

"Pernyataan- pernyataan itu sudah mendiskreditkan pemerintah Jokowi dan berusaha mengarahkan serta membentuk opini berdasarkan berita bohong untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan Jokowi represif, pelanggar HAM, tidak peduli perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintah yang merusak demokrasi," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Mengaku Grasah-grusuh Sikapi Pengakuan Ratna Sarumpaet

Polemik Ratna ini berawal dari beredarnya foto wajah Ratna Sarumpaet dalam kondisi lebam-lebam di media sosial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.