Kompas.com - 04/10/2018, 17:26 WIB
Direktur Hukum dan Advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018). Reza JurnalistonDirektur Hukum dan Advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendatangi Bawaslu. Kamis (4/10/2018), untuk mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks.

Pelaporan ini terkait kebohongan yang dilakukan aktivis yang juga anggota Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Sejak Selasa (2/10/2018) beredar informasi pengakuan Ratna yang menyebutkan bahwa ia mengalami penganiayaan.

Sehari berselang, Ratna mengaku telah berbohong. Tak ada penganiayaan. Wajah lebamnya dalam foto yang beredar karena baru melakukan operasi sedot lemak.

“Kami ingin menyampaikan pengaduan ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif dan pilpres. Kami menganggap ketidakseriusan terhadap adanya pemilu damai yang telah disepakati dan ditandatangani bersama,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN KIK, Irfan Pulungan, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Baca juga: INFOGRAFIK: Drama Babak Belur Ratna Sarumpaet...

Irfan mengatakan, pihaknya menilai, tindakan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya, dipukuli serta mengalami kekerasan merupakan bentuk pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti hoaks yang dideklarasikan pada 23 September 2018.

Irfan meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara cermat terhadap penyebaran kabar bohong atau hoaks ini.

“Menurut kami hoaks adalah kejahatan extraaordinary crime, ekstra yang wujudkan nggak keliatan tapi dampaknya luar biasa melebihi kejahatan teroris dan korupsi,”kata Irfan.

Irfan juga berharap kejadian ini tak terjadi lagi.

“Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu ini berlangsung dengan baik, aman sesuai dengan asas pemilu luber dan jurdil (langsung, bebas, bertanggung jawab, jujur, dan adil) ya,” kata Irfan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

Nasional
Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Nasional
Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.