Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil: Daerah Sesar Bisa Jadi Lahan Pertanian, Bangunan Tak Boleh

Kompas.com - 04/10/2018, 16:34 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, fokus yang akan dilakukan saat ini adalah penataan pada wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawei Tengah.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, daerah rawan tsunami, dan daerah rawan terjadi likuefaksi (banyak juga ditulis likuifaksi) akan direlokasi. 

Likuefaksi adalah peristiwa ketika tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatan.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Akibatnya, perumahan atau bangunan yang terkena fenomena tersebut ambles.

"Di Palu kemarin sudah ketahuan daerah sesar yang terjadi likuefaksi, itu semua di daerah sesar, yang rumahnya tenggelam," kata Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Daerah yang terdampak likuefaksi saat bencana gempa dan tsunami di Palu, yaitu Petobo dan Balaroa. 

Daerah rawan bencana tersebut akan dialihfungsikan, misalnya menjadi lahan pertanian.

"Oleh sebab itu, tidak boleh dibikin bangunan di sana, itu bisa jadi lahan pertanian, tapi bangunan tidak boleh, itu maksudnya," lanjut dia.

Baca juga: Kementerian ATR Usulkan Relokasi untuk Korban Likuifaksi

Opsi relokasi tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu (3/10/2018).

Jokowi mengatakan, rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa akan direlokasi ke wilayah yang aman dari gempa.

"Tapi warga diajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain," ujar Presiden Jokowi seusai melihat dampak gempa di wilayah Petobo.

"Kita sudah siapkan lokasinya, meskipun lokasinya 20 Km dari sini. Tapi itu tempat-tempat yang dalam jangka panjang itu aman. Sudah mulai kita identifikasi sedetail itu," ujar Presiden Jokowi.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com