Kompas.com - 04/10/2018, 16:34 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, fokus yang akan dilakukan saat ini adalah penataan pada wilayah yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawei Tengah.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, masyarakat yang tinggal di daerah sesar gempa, daerah rawan tsunami, dan daerah rawan terjadi likuefaksi (banyak juga ditulis likuifaksi) akan direlokasi. 

Likuefaksi adalah peristiwa ketika tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan kehilangan kekuatan.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Akibatnya, perumahan atau bangunan yang terkena fenomena tersebut ambles.

"Di Palu kemarin sudah ketahuan daerah sesar yang terjadi likuefaksi, itu semua di daerah sesar, yang rumahnya tenggelam," kata Sofyan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Daerah yang terdampak likuefaksi saat bencana gempa dan tsunami di Palu, yaitu Petobo dan Balaroa. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Daerah rawan bencana tersebut akan dialihfungsikan, misalnya menjadi lahan pertanian.

"Oleh sebab itu, tidak boleh dibikin bangunan di sana, itu bisa jadi lahan pertanian, tapi bangunan tidak boleh, itu maksudnya," lanjut dia.

Baca juga: Kementerian ATR Usulkan Relokasi untuk Korban Likuifaksi

Opsi relokasi tersebut sebelumnya juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat mengunjungi wilayah Petobo, Sulteng, Rabu (3/10/2018).

Jokowi mengatakan, rencananya warga yang berada di daerah rawan gempa akan direlokasi ke wilayah yang aman dari gempa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.