Tim Jokowi-Ma'ruf Siapkan Langkah Hukum soal Kebohongan Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 04/10/2018, 07:20 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAAktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin tengah menyiapkan langkah hukum terkait kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet yang sebelumnya terdaftar sebagai juru kampanye kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irfan Pulungan, melalui keterangan tertulis, Rabu (3/10/2018).

"Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang ada, Tim Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Maruf akan melaporkan pihak yang menyudutkan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf kepada Mabes Polri sehubungan berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi," kata Irfan.

Baca juga: Prabowo Mengaku Grasah-grusuh Sikapi Pengakuan Ratna Sarumpaet

Pihaknya juga meminta kepada Kapolri agar bertindak tegas terhadap mereka yang membuat dan menyebarkan berita bohong untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, kata dia, berita soal penganiayaan Ratna diviralkan ke media massa besar dan media sosial.

Ia menyatakan tindakan membuat dan menyebarkan berita bohong adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia juga meminta Majelis Kehormatan DPR untuk memeriksa adanya dugaan keterlibatan anggota DPR yang turut menyebarkan berita bohong penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet. Irfan menilai tindakan tersebut tidak patut dan tidak etis sebagai wakil rakyat.

"Kami mengimbau kepada seluruh elite politik untuk menjaga kesantunan dalam berpolitik dan menjunjung tinggi semangat kampanye damai yang telah dideklarasikan secara bersama pada tanggal 23 September 2018 di Monas," lanjut Irfan.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Diberhentikan dari Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga

Ratna Sarumpaet sebelumnya mengakui bahwa dia tidak pernah dianiaya atau dikeroyok di kawasan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, pada 21 September 2018.

Ia membantah kabar serta pernyataan sejumlah tokoh yang menyebut Ratna dianiaya hingga wajahnya lebam.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Ratna mengatakan, pada 21 September dia mendatangi salah satu rumah sakit bedah di Jakarta Pusat untuk operasi sedot lemak. Namun, saat operasi selesai, Ratna melihat wajahnya lebam-lebam. Ia pun kembali ke rumah dan menjelaskan penyebab wajahnya lebam kepada anak-anaknya.

Saat sampai di rumah, Ratna mengaku kondisi wajahnya itu karena ia dipukuli oleh beberapa orang. Ratna meminta maaf kepada semua pihak yang telah dia bohongi.

"Saya minta maaf kepada Pak Prabowo yanh telah membela saya kemarin," ujar Ratna.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X