Kompas.com - 03/10/2018, 21:19 WIB
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati mengatakan, keputusan mengakhiri peringatan dini tsunami pasca-gempa di Sulawesi Tengah yang dilakukan BMKG sudah tepat.

Ia menjelaskan, pengakhiran peringatan dini tsunami berlangsung pukul 18.37 WITA.

Saat itu, waktu di Jakarta menunjukan pukul 17.37 WIB di mana kabar pengakhiran peringatan dini tsunami di Palu tersebar.

Saat pengakhiran peringatan dini tsunami dilakukan, kata Dwikorita, stafnya mencatat ketinggian permukaan air di Pelabuhan Pantoloan sudah surut yakni tinggal 30 cm.

Baca juga: BMKG dan LIPI Bikin Musik Video tentang Mitigasi Gempa Bumi...

Sementara itu, diberitakan ketinggian gelombang tsunami mencapai 3 meter.

Oleh karena itu, BMKG memutuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami karena gelombang sudah surut.

"Itu kapal sudah masuk ke darat dan dia melihat ini air di mata kaki. Artinya apa, itu tsunami sudah berakhir. Karena kapal kandas itu sudah pukul 18.27 WITA itu kapal sudah ada di darat. Sudah kandas," kata Dwikorita usai rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabub(3/10/2018).

Baca juga: Viral Ramalan Gempa Megathrust, BMKG Beberkan Penjelasannya

"Nah kalau itu masih ada tsunami lagi, jadi setelah itu kan kami menunggu waktu. Tidak kami akhiri. Tapi setelah kami akhiri seandainya ada tsunami lagi, staf kami ini sudah terseret tsunami. Dia masih hidup," lanjut dia.

Ia menduga gelombang tsunami tiba di bibir Pantai Palu sekitar pukul 18.10 WITA saat langit masih cerah.

"Kemudian peringatan diakhiri 18.37 WITA. Jadi itu lah yang seoptimal mungkin kami upayakan untuk menyelamatkan jiwa dengan berbagai keterbatasan yang ada," ucap Dwikorita.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Tsunamii Paling Mematikan Abad Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.