Ketum Golkar Tak Khawatir Pelemahan Rupiah Jadi Amunisi Kubu Prabowo

Kompas.com - 03/10/2018, 18:18 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Airlangga Hartarto mengaku tak khawatir bila isu pelemahan rupiah dijadikan amunisi serangan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada masa kampanye.

Hal itu disampaikan Airlangga menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang hari ini menyentuh Rp 15.000.

"Ya itu sih biasa aja. Kalau dalam politik serangan itu kan bukan merupakan sesuatu yang kami khawatirkan," kata Ketua Umum Partai Golkar ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Ia mengatakan tak hanya Indonesia yang mata uangnya mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika, tetapi juga sejumlah negara lain seperti Argentina dan Turki. 

Baca juga: Survei LSI: Pelemahan Rupiah Berefek Negatif bagi Jokowi-Maruf

Namun, pria yang juga menjabat Menteri Perindustrian itu memastikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan negara lain yang mata uangnya mengalami pelemahan terhadap dollar Amerika.

Hal itu, kata Airlangga, terlihat dari sejumlah investasi asing yang masih masuk ke Indonesia.

"Jadi kalau serangan dalam berbagai pemilu pasti ada serangan. Tinggal gimana kita mengelola dan yang paling penting kita tetap fokus untuk program yang menyentuh kesejahteraaan rakyat sehingga tidak tersundul oleh perubahan kurs ini," lanjut Airlangga.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X