Jokowi Instruksikan Kapolri Tangkap Penyebar Hoaks Gempa dan Tsunami Sulteng

Kompas.com - 02/10/2018, 14:46 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengerahkan jajarannya untuk menangkap pihak-pihak yang menyebarkan berita tidak benar alias hoaks terkait gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Jangan sampai muncul hoaks, berita tidak benar yang meresahkan masyarakat, tidak enak dan tidak elok," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Hoaks, Informasi Gempa 8.1 M dan Tsunami Susulan di Palu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari. Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari.
"Presiden sudah instruksikan Kapolri, siapa pun yang dalam bencana seperti ini memanfaatkan keprihatinan ini untuk kepentingan yang meresahkan masyarakat, segera kami tangkap," tambah dia.

Wiranto mengakui, masih ada kekurangan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah pasca-gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Gempa Donggala, Mengungsi di Bukit hingga Waspada Hoaks

Akan tetapi, ia meminta masyarakat merujuk pada sumber resmi pemberitaan dari pemerintah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah diberi kewenangan sebagai lembaga yang memberikan informasi soal perkembangan gempa di Sulteng.

"Berita-berita resmi akan kita keluarkan lewat pintu yang pasti, kita tunjuk humas BNPB untuk jelaskan penjelasan akurat ke masyarakat, sedangkan yang lain disesuaikan dengan pokok informasi yang disesuaikan oleh badan resmi yang kita tunjuk," kata Wiranto.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X