Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/10/2018, 07:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial menyiapkan sejumlah bantuan terkait penanganan pascabencana tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kemensos memimpin pendirian dapur umum dan juga penyediaan layanan trauma healing bagi para korban. 

Sekretaris Jenderal Kemensos RI Hartono Laras mengungkapkan ada tujuh unit mobil dapur umum bagi para pengungsi di Sulawesi Tengah. Enam dapur umum telah didirikan dan satu dapur umum sedang dikirim ke Sigi, Sulawesi Tengah. 

“Kemensos ada 6 dan ditambah lagi hari ini (Senin,1/10/2018). Kita upayakan dikirim satu unit ke Sigi dari Sulawesi Selatan,” kata Hartono saat dijumpai Kompas.com di Kemensos, Senin (1/10/2018). 

Baca juga: BERITA FOTO: Makam Massal Korban Gempa Palu, Luas 1.000 Meter Persegi untuk Seribu Jenazah

Ketujuh titik pendirian dapur umum itu yakni: 

1. Rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tengah

2. Di depan kantor Wali Kota Palu, Desa Siranindi

3. Desa Kawanua

4. Desa Laswani

5. Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

6. Perumahan Balaroa, Palu. 

7. Sigi

Hartono menuturkan, satu unit mobil dapur umum mampu menyediakan 6.000 nasi bungkus per harinya.

Program trauma healing

Kementerian Sosial RI juga mengerahkan tenaga-tenaga pendamping untuk trauma healing  bagi para korban.

Hartono menuturkan, Tim Layanan Dukungan (TDP) Psikososial Kementerian Sosial RI telah memberangkatkan tim untuk korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018).

“Kita sudah mengirim dan sudah diberangkatkan tim trauma healing dari Makassar sekarang menuju ke lokasi insya Allah sore sudah sampai di sana,” tutur Hartono kemarin.

Hartono menjelaskan, tim reaksi cepat dari balai-balai Kemensos yang ada di Makassar, seperti Balai Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, dan balai rehabilitasi sosial anak memerlukan pendampingan khusus.

Baca juga: Ini Daftar Kebutuhan Mendesak Korban Gempa dan Tsunami di Sulteng

Kemudian, balai rehabilitasi sosial yang menangani lanjut usia telah dikerahkan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak gempa bumi dan tsunami.

“Sudah kami kirimkan ada balai-balai besar rehabilitasi sosial, ada 3 balai diambil dari Makassar ada yang sudah bersama-sama ini ada 11 orang sudah jalan ditambah lagi teman-teman yang mendukung dari berbagai organisasi,” tutur Hartono.

Kemensos, kata Hartono, juga menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menghibur anak-anak supaya tidak ada trauma lagi, tidak ada ketakutan pasca bencana gempa dan tsunami.

“Kami juga menggandeng dari lembaga perlindungan anak Indonesia. Kami minta juga bisa turun,” kata Hartono.

Nantinya, semuanya akan dikoordinasi di bawah lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI.

“Jadi semua mendukung terkait penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan kota Palu dan sekitarnya,” kata Hartono.

Sejak gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Senin (1/10/2018), tercatat, 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum diketahui.

Kompas TV Sejumlah rumah warga rata dengan tanah karena amblas pasca-rangkaian gempa bermagnitudo 7,4, Jumat (28/9) lalu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

PKS-Nasdem Sepakat Jaga Kekondusifan Politik Jelang Pemilu 2024

Nasional
Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Anggota Polres Aceh Tengah Dikeroyok Sekelompok Oknum TNI, Kepolisian: Kasus Sudah Diselesaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.