Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2018, 17:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga terkait melakukan penanganan gempa dan tsunami Palu-Donggala dengan mengutamakan enam penanganan prioritas. Enam prioritas itu, menjadi fokus penanganan yang dilakukan hari ini.

Pertama, melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pihaknya membutuhkan banyak alat berat untuk proses evakuasi dan pencarian tersebut.

Sebab, banyak korban yang diduga tertimpa reruntuhan bangunan, material longsor, dan tertimbun lumpur yang masih perlu untuk dievakuasi.

Baca juga: Melalui Radiogram, Mendagri Minta Seluruh Pemda Bantu Korban Gempa di Sulteng

Prioritas kedua, adalah pemakaman jenazah. Sutopo mengatakan, harus segera dilakukan pemakaman massal lantaran tiga hari pascagempa korban meninggal dunia sudah mengeluarkan bau.

"Bapak Menko Polhukam, Panglima TNI, Kepala BNPB, telah meninjau TPU Papuya. sudah digali, disiapkan, ada 1.000 ruang di sana," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018).

Ketiga, percepatan pemulihan jaringan listrik. Sebab, saat ini jaringan listrik di Kota Palu belum semua menyala. Bahkan di Donggala, Sigi, dan Parigi Mountong, kondisi listrik masih padam.

Hal ini, kata Sutopo, mempersulit proses evakuasi dan penanganan pengungsi.

"Untuk itu, 216 personil PLN masih memperbaiki gardu induk dan jaringan listrik. Diharapakan PLN menyelesaikan jaringan listrik ini maksimal 2 hari ke depan," ujar Sutopo.

Prioritas keempat, adalah percepatan pengadaan bahan bakar minyak (bbm), terutama genset rumah sakit dan operator seluler.

Baca juga: Pasca-gempa Palu, BNPB Tekankan Pentingnya Pemetaan Mikrozonasi

Sutopo menyebut, Senin pagi ini, 10 mobil tangki bbm dari Pare-Pare tiba di Kota Palu. Sementara itu, Pertamina juga menerbangkan 4.000 liter solar dengan pesawat khusus.

Kelima, adalah distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi.

"Bantuan logistik terus berdatangan, baik dari jalur udara, darat, dan laut," terang Sutopo.

Terakhir, yaitu percepatan jaringan komunikasi.  Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga pukul 13.00 siang ini, tercatat, 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

Kompas TV Jumlah anggota tim SAR direncanakan ditambah sekitar 400 anggota Kostrad TNI untuk mempercepat proses evakuasi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KPK Minta Sekolah Bangun Ekosistem Antikorupsi

KPK Minta Sekolah Bangun Ekosistem Antikorupsi

Nasional
Anies Ingin Bawa Kebijakan Bantuan Operasional Tempat Ibadah ke Tingkat Nasional jika Terpilih di 2024

Anies Ingin Bawa Kebijakan Bantuan Operasional Tempat Ibadah ke Tingkat Nasional jika Terpilih di 2024

Nasional
Saksi Sebut 3 Terdakwa Kasus Tukin ESDM Beri “Hampers” ke Auditor BPK

Saksi Sebut 3 Terdakwa Kasus Tukin ESDM Beri “Hampers” ke Auditor BPK

Nasional
TKN Prabowo: Ada Anggapan Gibran Takut Debat, Kita Lihat Saja Nanti

TKN Prabowo: Ada Anggapan Gibran Takut Debat, Kita Lihat Saja Nanti

Nasional
Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Blusukan ke Glodok, Cak Imin Lepas 99 Burung hingga Belanja Alpukat

Nasional
Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Jadi Saksi Ahli, Saut Situmorang Ditanya Prinsip di KPK Dikaitkan dengan Pelanggaran Firli Bahuri

Nasional
MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

MK: Revisi Masa Jabatan dan Usia Tak Bisa Berlaku untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

Nasional
KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

KPU Diputus Bersalah Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, DCT Didesak Direvisi

Nasional
Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, MK Dinilai Inkonsisten dan Tak Bertanggung Jawab

Nasional
Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Soal Persiapan Debat Capres-Cawapres, Cak Imin: Siapkan Power Point untuk Tayangkan Materi

Nasional
TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

TNI Bahas Strategi Pertahanan IKN, Asrenum: Perlu Integrasi Kekuatan 3 Matra

Nasional
Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Dompet Dhuafa-IHA Terus Kawal 11 Truk Bantuan Kemanusian Menuju Palestina

Nasional
Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Ingin Ubah Aturan KPR, Anies: Regulasi Harusnya Sesuai Kebutuhan Bukan Kenyamanan Negara

Nasional
Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Istana Belum Terima Surat Pemberitahuan Status Hukum Wamenkumham dari KPK

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud: Pelaporan Aiman ke Polda Metro Jaya Bisa Ancam Demokrasi

TPN Ganjar-Mahfud: Pelaporan Aiman ke Polda Metro Jaya Bisa Ancam Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com