Terima Bantuan Internasional, Ini Daftar Kebutuhan Awal untuk Bencana Sulteng

Kompas.com - 01/10/2018, 16:25 WIB
Puing bangunan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPuing bangunan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menerima bantuan internasional untuk korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hal ini, sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Bantuan internasional tadi malam presiden telah menyampaikan kepada Menlu bahwa pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan. Artinya, welcome negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan kemanusiaan untuk gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, silakan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018).

Namun demikian, menurut Sutopo, tidak seluruh negara bisa menyumbangkan bantuan. Pemerintah bersama lembaga terkait dalam menerima bantuan internasional pun, harus selektif sesuai dengan kebutuhan. 

"Bantuan internasional harus selektif, kita fokus pada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintahan kita dan negara-negara yang memang memiliki kapasitas," terang Sutopo.

Baca juga: 3 Proyek Bantuan untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sulteng

Menurut dia, ada enam kebutuhan awal yang diperlukan dari bantuan internasional, yaitu alat angkut udara untuk landas pacu 2000 meter, water treatment, genset, rumah sakit lapangan beserta tenaga medis, dan foging.

Di luar itu, kata Sutopo, bantuan tidak dibatasi.

Dalam kondisi menerima bantuan, artinya Indonesia tidak meminta dari negara lain, melainkan menerima bantuan dari negara-negara yang sudah menawarkan.

Baca juga: Wiranto: Banyak Sekali Negara yang Menawarkan Bantuan

Presiden menentukan penerimaan bantuan internasional itu, berdasarkan laporan dari kajian kondisi terdampak gempa dan tsunami, serta kebutuhan yang ada di lapangan. Sementara kajian tersebut dilaporkan oleh BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menteri terkait.

Dalam penerimaan bantuan internasional itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditunjuk sebagai koordinator.

"BNPB bersama kementerian luar negeri saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Sutopo. 

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga pukul 13.00 siang ini, tercatat, 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X