Terima Bantuan Internasional, Ini Daftar Kebutuhan Awal untuk Bencana Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menerima bantuan internasional untuk korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Hal ini, sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Bantuan internasional tadi malam presiden telah menyampaikan kepada Menlu bahwa pemerintah Indonesia menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan. Artinya, welcome negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan kemanusiaan untuk gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, silakan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (1/10/2018).

Namun demikian, menurut Sutopo, tidak seluruh negara bisa menyumbangkan bantuan. Pemerintah bersama lembaga terkait dalam menerima bantuan internasional pun, harus selektif sesuai dengan kebutuhan. 

"Bantuan internasional harus selektif, kita fokus pada negara-negara yang sudah menawarkan bantuan kepada pemerintahan kita dan negara-negara yang memang memiliki kapasitas," terang Sutopo.

Baca juga: 3 Proyek Bantuan untuk Pemulihan Daerah Terdampak Bencana di Sulteng

Menurut dia, ada enam kebutuhan awal yang diperlukan dari bantuan internasional, yaitu alat angkut udara untuk landas pacu 2000 meter, water treatment, genset, rumah sakit lapangan beserta tenaga medis, dan foging.

Di luar itu, kata Sutopo, bantuan tidak dibatasi.

Dalam kondisi menerima bantuan, artinya Indonesia tidak meminta dari negara lain, melainkan menerima bantuan dari negara-negara yang sudah menawarkan.

Baca juga: Wiranto: Banyak Sekali Negara yang Menawarkan Bantuan

Presiden menentukan penerimaan bantuan internasional itu, berdasarkan laporan dari kajian kondisi terdampak gempa dan tsunami, serta kebutuhan yang ada di lapangan. Sementara kajian tersebut dilaporkan oleh BNPB, Panglima TNI, Kapolri, dan menteri-menteri terkait.

Dalam penerimaan bantuan internasional itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditunjuk sebagai koordinator.

"BNPB bersama kementerian luar negeri saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Sutopo. 

Sejak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga pukul 13.00 siang ini, tercatat, 844 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, serta 632 luka berat dan dirawat di rumah sakit.

Selain itu, ada 48.025 jiwa mengungsi di 103 titik di Kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.